.webp)
Golkar memilih setia kepada Prabowo dengan tetap bergabung di Koalisi Merah-Putih dan menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-JK. Keputusan ini dianggap lemah dan dipertanyakan keabsahannya karena diputuskan bukan dalam Munas ataupun Rapimnas Golkar.
"Apa yang dikatakan Ical (Ketum Golkar-red), penyeimbang dan Koalisi Merah Putih itu bukan keputusan partai, hanya keputusan elite saja. Kalau keputusan partai harus Rapimnas, makanya itu lemah," kata kader muda Golkar Indra J Piliang di acara Konferensi Nasional Politik, FISIP UI, Depok, Selasa (26/8/2014).
Kader Golkar yang tak jadi mundur dari partainya itu mengatakan Munas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Golkar yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Segala keputusan partai diambil di Munas itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan rekomendasi Munas VIII Partai Golkar Pekanbaru tahun 2009 silam mengharuskan partai berlambang pohon beringin itu duduk di pemerintahan. Hal itu sudah tercatat di Anggaran Dasar partai, sampai sekarang belum ada perubahan tentang itu.
"Periode SBY-Boediono Golkar mendukung pemerintahan. Sampai sekarang belum berubah," jelas Indra.
Kalaupun sekarang Golkar memilih bergabung bersama koalisi Merah-Putih, ini hanyalah keputusan 'Institusi Ketum' bukan partai.
"Bisa-bisa tidak berlaku (koalisi merah putih-red)," tutupnya.
Indra menjelaskan, Munas rencananya akan dilaksanakan Oktober 2014 ini. Namun karena dari Ketum Aburizal Bakrie inginnya tahun 2015 mendatang, maka Golkar belum ada kesepakatan soal waktu Munas.
"Nanti masih dibicarakan kapannya," katanya.
(slm/trq)
