Relawan Harus Tulus, Tak Boleh Dikte Jokowi

Jakarta - Perwakilan 88 relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dipimpin Boni Hargens mendatangi kantor Transisi untuk mempertanyakan status mereka di tim bentukan presiden terpilih. Sikap itu pun mendapat kritik tajam oleh sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola.

"Satu hal yang harus digarisbawahi, relawan tidak boleh memaksakan kehendak dan mendikte keinginannya kepada Jokowi-JK. Relawan harus tulus membantu Jokowi-JK, tanpa ada intensi jabatan di belakanganya," kata Tamrin saat dihubungi, Selasa (26/8/2014).

Tamrin mengakui fenomena kehadiran relawan dalam pilpres kali ini memang begitu besar. Relawan juga menjadi salah satu faktor penting kemenangan Jokowi-JK.

Sikap terbuka Jokowi dalam memandang relawan untuk ikut mengawal pembangunan juga harus disambut baik. Keputusan itu harus dibalas dengan memberi saran jitu terhadap permasalahan yang ada.

Nah yang menjadi masalah jika relawan jadi bersikap kebablasan. Pasalnya rakyat sudah memberikan amanat sepenuhnya kepada Jokowi-JK.

"Kebijkan-kebijakan strategis terkait dengan program unggulan dan penyusunan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden, karenanya relawan tidak perlu memaksakan keinginannya. Termasuk Rumah Transisi adalah hak prerogratif Presiden. Relawan bisa memberikan masukan, tapi tidak boleh memboikot dan memaksa," tandasnya.

(mok/trq)