Indonesia Dinilai Bisa Gunakan 2 Kurikulum yang Berbeda

Jakarta - Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai Kurikulum 2013 baik namun tidak dapat diterapkan seragam di Indonesia. Ini karena sekolah-sekolah di Indonesia sangat beragam dalam tingkatan kualitasnya.

"Kurikulum maunya baik tapi ini cocok untuk level tertentu. Negara kita beragam, Indonesia butuh kurikulum yang beragam juga," ujar Darmaningtyas dalam diskusi 'Mengawal Implementasi Kurikulum 2013' di Bumbu Desa, Jl. Cikini Raya, Jakpus, Selasa (26/8/2014).

"Kurikulum ini berbasis pada kurikulum berstandar internasional. Tematik integratif. Kalau gurunya bagus, ini sangat menarik. Ini model-model pembelajaran di sekolah-sekolah alam. Cocok diterapkan pada sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya lengkap, gurunya mumpuni, dan murid-muridnya sudah terbiasa membaca di rumah," sambung Darmaningtyas.

Untuk sekolah pinggiran seperti di Papua atau menengah ke bawah, dinilai Darmaningtyas lebih cocok pada kurikulum 2006 KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Bahkan dia menilai tidak masalah jika Indonesia memiliki dua jenis kurikulum, tergantung pada level kualitas sekolahnya.

Model pembelajaran yang mewajibkan memasukan sisi religius pada semua mata pelajaran dianggap tidak relevan oleh Darmaningtyas. Tidak semua pelajaran dapat diterapkan di setiap mata pelajaran.

"Saya kebetulan membantu merumuskan kompetensi di mata pelajaran seni dan budaya. Ada K1. Lucu sekali, seni dan budaya dikaitkan dengan religilitas. Rumusan pelajaran itu seperti pelajaran agama. Semua berlandaskan agama. Kita jadi seperti kembali ke abad kegelapan, satu-satunya kebenaran adalah agama," kritik Darmaningtyas.

"Kompetensi yang terlalu agamis nggak cocok diterapkan ke matematika, olahraga. Karakter kan tidak selalu identik dengan agamis," ujar Darma.

Sementara itu visi-misi pasangan Jokowi-JK dalam bidang pendidikan salah satunya adalah ingin menerapkan nilai-nilai penghargaan keberagaman dalam pendidikan. Ini senada dengan yang disampaikan Darmaningtyas.

Jokowi juga ingin melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.

Sangat berbeda dengan kurikulum 2013 yang bersifat religius, apa yang ingin dicapai Jokowi-JK dalam sistem pendidikan justru aspek pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air. Juga semangat bela negara dan budi pekerti yanh harus ada dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

(ear/mok)