Federasi Serikat Guru Minta Jokowi-JK Ganti Kurikulum 2013

Jakarta - Kurikulum 2013 di bawah kepemimpinan Mendikbud M Nuh dianggap tidak sesuai dilakukan di Indonesia. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar pemerintahan berikutnya bisa mengembalikan ke kurikulum 2006 KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).

"Materi dikurangi tapi jam belajar ditambah. Lalu misal olahraga bola besar harus dikaitkan dgn K1 dan K2, itu ketakwaan. Bagaimana mengukur servis bola voli dengan ketakwaan. Kami sampai bercanda ini seperti teologi. Karakter apa yang mau dibangun seperti ini?" ujar Sekjen FSGI Retno Listyarti dalam diskusi 'Mengawal Implementasi Kurikulum 2013' di Bumbu Desa, Jl. Cikini Raya, Jakpus, Selasa (26/8/2014).

Kurikulum 2013 juga dinilai Retno masih minim persiapan. Dari awalnya pada 2013 hanya diterapkan 2,5% di 6.500 sekolah, tahun ini sudah diterapkan 100% di seluruh sekolah di Indonesia.

Selain itu, salah satu unsur dalam pembelajaran Kurikulum 2013 selain harus terkait dengan ketakwaan juga harus ada kegiatan psychomotor. Ini adalah bentuk praktek dalam pelajaran.

"PKN ada psychomotor/praktik. Seperti demo harus dibuat simulasi. Jadi guru yang nggak mau repot akhirnya menciptakan dan mengarang nilai," kata Retno.

Kepala Sekolah SMAN 76 Jakarta ini pun menyatakan yang harus dilakukan pada sistem pendidikan di Indonesia seharusnya diletakkan pada pembenahan kualitas gurunya. Disebut Retno kebanyakan guru di Indonesia berkualitas rendah.

"Mulai dari UKG (Ujian Kualitas Guru), pemerintah mencantumkan nilai 7 tapi hasilnya nilai guru rata-rata 4,3, kalau kepala sekolah 4,25. Pelatihan guru sangat masalah, narasumber tidak tahu materi. Saat post test rupanya sudah bocor. Makanya kenapa post test nilainya tinggi-tinggi. Saya saksi mata dan saya berani bersumpah, saling contek mencotek," aku Retno.

Untuk itulah FSGI meminta agar pemerintahan yang baru Jokowi-JK mengevaluasi kembali kurikulum 2013. Retno sendiri memberi rekomendasi agar sistem pendidikan Indonesia kembali ke kurikulum 2006 KTSP yang juga harus disempurnakan.

"Mengganti kurikulum secara otomatis mengganti sistem penilaian, maka UN sudah harus dihentikan sebagai penentu kelulusan. Pembenahan guru adalah hal utama dan pertama yang harus dilakukan pemerintah baru secara sistematis dan masif," tutup Retno.

(ear/mok)