KTT Tsunami Tidak Akan Singgung Moratorium Utang

Jakarta - Menlu Hasan Wirajuda memastikan moratorium (penghapusan) utang yang disampaikan secara terbuka oleh sejumlah negara donor tidak akan dibahas dalam Konferensi Khusus Para Pemimpin ASEAN Pascagempa Bumi dan Tsunami (Special ASEAN Leaders Meeting on Aftermath of Earthquakes and Tsunamis/KTT Tsunami). Indonesia sejauh ini juga belum menerima tawaran secara resmi dari negara-negara bersangkutan.Sejumlah negara seperti Jerman, Inggris, Kanada, Prancis dan Italia secara terbuka lewat media massa telah menyampaikan keinginan melakukan penghapusan utang terhadap negara-negara yang menjadi korban gempa dan tsunami, Minggu, (26/12/2004), lalu. "Secara khusus mengenai masalah ini akan menjadi pembahasan tersendiri secara bilateral antar negara. Kita memang membaca di media massa niat beberapa negara, tapi sampai sekarang saya belum menerima secara resmi dari sumber-sumber yang resmi bagaimana tawaran-tawaran tersebut, dalam kondisi apa, sampai sekarang belum ada pembicaraan," kata Menlu dalam konferensi pers di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, (4/1/2005).Menlu mengakui pengurangan utang tersebut tentunya akan mengurangi beban negara-negara yang menjadi korban gempa dan tsunami, walaupun masalah ini tidak akan dibahas secara khusus dalam KTT tersebut. "Tetapi secara bilateral akan disisipkan dan dibicarakan. Kita juga tentunya akan berterima kasih tapi jangan 'gr' (gede rasa) dulu," kata Menlu.Menlu menjelaskan, jangan sampai ada penafsiran jika suatu negara akan memberikan bantuan. Dia lalu mencontohkan pemerintah Australia yang meningkatkan bantuannya dari 10 juta dolar AS menjadi 30 juta dolar AS.Diingatkan Menlu, bantuan dari Australia tersebut bukan berupa uang tunai karena sebagian berupa barang yang diangkut langsung ke Aceh dengan pesawat Hercules. Sebagian dari bantuan tersebut juga disalurkan lewat lembaga-lembaga bantuan Australia yang berkaitan dengan rescue kesehatan, dan sebagian lagi disalurkan melalui Palang Merah Internasional, WHO dan sebagainya."Untuk itulah konferensi ini diperlukan, yang mau langsung memberikan, yang mau langsung terjun ke lapangan kalau tidak ada koordinasinya nanti tumpang tindih, belum tentu dibutuhkan. Dalam sidang nantilah kita membagi apa yang kita butuhkan dan apa yang bisa mereka berikan," katanya. (umi/)