Jaksa Agung Upayakan Aset Tindak Kejahatan di Luar Negeri Bisa Kembali

Yogyakarta - Kejaksaan Agung RI mendorong agar aset-aset hasil kejahatan yang berada di luar negeri bisa diselamatkan atau ditarik kembali. Hal itu tidak hanya dilakukan melalui kerjasama formal atau diplmatik, namun juga dengan kerjasama internasional antara jejaring informal.

"Dalam penanganan kasus-kasus kejahatan seperti korupsi, kita tidak hanya mengarah pada suspect tapi juga aset atau uang yang dijarah itu harus kembali yang ada di luar negeri," kata Jaksa Agung, Basrief Arief, seusai acara membuka Annual General Meeting (AGM), organisasi informal Asset Recovery Inter-Agency Network Asia Pasifik (ARIN-AP) di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Senin (25/8/2014).

Menurut dia, dalam menyelamatkan dan menarik aset hasil kejahatan di luar negeri itu membutuhkan kerjasama lintas negara baik formal maupun non formal. Indonesia bergabung dalam ARIN-AP sebagai salah satu upaya memperkuat jejaring untuk saling bertukar informasi, pengalaman, dan memperlancar proses pengembalian aset hasil kejahatan di luar negeri.
 
"Kewenangan jaksa adalah mengeksekusi. Untuk aset itu penting karena dalam kasus korupsi, money laundering. Keuangan negara harus diselamatkan. Jadi tidak hanya aset negara saja tapi juga aset publik secara baik dan prosedural," katanya.

Sementara itu, Presiden ARIN-AP 2014, Chuck Suryosumpeno menambahkan pertemuan ini untuk sharing pengalaman terkait berbagai perkembangan di bidang pemulihan aset. Indonesia perlu memanfaatkan jejaring informal (agency to agency) dan jalur formal diplomatik.

"Pertemuan ini juga untuk mencari formulasi baru dalam pencegahan, dan penyelesaian beragam masalah dalam pemulihan aset," kata Chuck yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI ini.

Hadir sejumlah negara anggota ARIN-AP di antaranya Malaysia, Thailand, Vietnam, Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Persatuan Negara Kepulauan Pacific, Australia, dan Selandia Baru. Hadir pula perwakilan dari Belanda, Inggris, Irlandia, dan Spanyol sebagai pejabat tinggi dari CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), perwakilan PBB (Unodc), World Bank, dan lainnya.

(bgs/try)