Gejolak PPP, 4 Sinyal Pertanda Siap 'Loncat Pagar' Dukung Jokowi-JK

Jakarta - Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergejolak setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo atas hasil Pilpres. Desakan agar partai berlambang ka'bah itu meninggalkan Koalisi Merah Putih dan bergabung dengan kubu Jokowi-JK semakin kuat.

Pada tanggal 21 Agustus 2014 yang lalu, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta atas hasil Pilpres 2014. Dengan hasil yang final dan mengikat tersebut artinya Joko Widodo-Jusuf Kalla telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Koalisi Merah Putih pun terguncang.

Sejumlah partai pengusung diprediksi akan menyeberang. Yang kemudian menonjol adalah PPP. Hanya berselang satu hari setelah putusan MK, pihak-pihak di internal PPP blak-blakan mendesak begabung ke kubu Jokowi-JK, hingga penggantian Ketum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PPP pun sudah mengucapkan selamat ke Jokowi-JK di saat kata 'selamat' tersebut belum keluar dari mulut Prabowo. Sinyal-sinyal ini memperkuat spekulasi PPP akan segera merapat ke kubu lawan.

Berikut adalah sinyal-sinyal gejolak di internal PPP untuk menyeberang ke kubu Jokowi-JK

Politikus Senior PPP Sebut Kepemimpinan Suryadharma Sudah Kedaluarsa

Politikus senior Partai Persatuan Pembangunan Mohammad Rodja menilai bahwa kepengurusan partai yang dipimpin Suryadharma Ali (SDA) sudah kedaluarsa. Dia mendesak agar Muktamar partai bisa diselenggarakan secepatnya, yaitu pada September 2014.

"Dia sudah tersangka, ini kan persoalan akhlak pimpinan partai Islam. Di Mukernas Cisarua itu sepakat kalau Muktamar bisa secepatnya digelar satu bulan setelah Pilpres, 9 Juli lalu. Sekarang sudah 22 Agustus, artinya sudah lewat. Ya, secepatnya lah. Idealnya bisa September," ujar Rodja di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Menurut anggota Majelis Syariah PPP ini, SDA seharusnya sudah paham aturan AD/ART partai sesuai kesepakatan Mukernas di Cisarua, April 2014 lalu. Dia pun menegaskan kalau jabatan SDA sebagai ketua umum partai tidak berlaku dan bisa diambil para pimpinan DPW serta DPC.

"Secara hukum kepengurusan periode sekarang sudah kedaluarsa. Secara de jure tidak punya jabatan hukum lagi. Prinsip PPP kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang harus dijadikan penentu pilihan," kata Ketua Forum Penyelamat PPP itu.

Ormas Sayap Desak PPP Merapat ke Jokowi-JK

Ormas sayap Partai Persatuan Pembangunan, Gerakan Pemuda Kabah (GPK) mengimbau agar partai tersebut keluar dari koalisi permanen yang mendukung Prabowo Subianto. Ketua GPK, Syahrial Agamas mendorong PPP, harus bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-JK.

"Karena ini politik, bisa berubah-ubah. GPK mengimbau PPP bisa keluar dari koalisi permanen. Koalisi itu tidak ada yang permanen dan itu harus dicairkan," ujar Syahrial di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Syahrial melihat bahwa bila berada dalam pemerintahan, maka PPP bisa berperan maksimal menyuarakan aspirasi rakyat. Meskipun peran sebagai oposisi bisa juga dianggap memperjuangkan keinginan rakyat,

"Yang terbaik sekarang partai harus bisa berada di pemerintahan. Biar kuat dan amanah," sebutnya.

Majelis Pertimbangan Partai Sebut Hamzah Haz Beri Peluang PPP Menyeberang

Kedekatan Hamzah Haz yang sejak awal mendukung Jokowi-JK dengan Megawati menjadi faktor yang mendorong PPP memiliki hasrat untuk merapat ke pemerintah.

"Kita ketahui dia dekat dengan Megawati karena pernah sama-sama di pemerintahan. Sehingga Hamzah Haz memberi peluang itu (diterima di kabinet Jokowi, red)," ujar Ketua MPP PPP Zarkasih Nur kepada detikcom, Sabtu (23/8/2014) malam.

Zarkasih menuturkan, Hamzah sering menyuarakan agar PPP lebih baik berada di pemerintahan dengan mendukung Jokowi-JK yang memenangkan pilpres 2014. Alasannya, dengan berada dalam pemerintahan, PPP dapat akan lebih aktif dan produktif dalam membangun bangsa dan negara.

PPP Beri Selamat ke Jokowi-JK

PPP menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta atas hasil Pilpres 2014. Partai berlambang ka'bah ini pun mengucapkan selamat ke Jokowi-JK.

"PPP mengucapkan selamat mengemban amanah kepada Jokowi-JK. Semoga sukses dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan kesejahteraan rakyat," kata Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (22/8/2014).

PPP juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Prabowo-Hatta yang telah memberikan dukungan tanpa henti. Romi menegaskan perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan keadilan belum berakhir.