80 Persen PNS di Aceh Belum Diketahui Keberadaannya

Jakarta - Sebanyak 80 persen staf (PNS) pemerintah daerah di Aceh hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Dari 21 bupati/walikota, dua orang dipastikan meninggal, yakni walikota banda Aceh dan Bupati Nagan Raya.Empat bupati/walikota lainnya sudah diketahui keberadaannya dan 15 bupati/walikota hingga kini belum terpantau, sehingga untuk sementara mereka diduga hilang.Demikian keterangan yang disampaikan Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum Depdagri Suhatmansyah dalam pengarahan kepada pejabat-pejabat eselon I-IV Depdagri yang akan diberangkatkan ke Aceh di Gedung Depdagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, (4/1/2005)."Berdasarkan tinjauan dari wakil gubernur Aceh saat melakukan apel sebanyak 80 persen pegawai masih belum masuk dan belum diketahui keberadaannya," kata Suhatmansyah.Dari 21 kabupaten tersebut, lima kabupaten diantaranya Aceh Barat, Aceh Jaya, Nangan Raya, Singkil dan Seumeuleu belum bisa ditempuh lewat jalur darat.Selain itu, Suhatmansyah juga mengatakan, aktifitas di kantor gubernur Aceh saat ini otomatis tidak bisa berlangsung akibat gempa. "Kantor gubernur karena saat ini tidak memungkinkan di mana masih banyak mayat-mayat yang terdapat di lantai dasar, maka, mulai besok pagi aktifitasnya akan dipindahkan ke kantor DPRD Aceh," ungkap dia.Dan, hari ini rencananya Depdagri akan mengirimkan sejumlah pejabat eselon I-IV dan sekitar 112 orang nindya praja IPDN ke Aceh."Saat ini 307 orang dari Depdagri termasuk 108 nindya praja sudah berada di sana. Sebanyak 74 orang pejabat eselon 1-IV juga diberangkatkan ke Aceh. Mereka akan bertugas di provinsi, kantor gubernur dan DPRD kota madya, kecamatan dan akan diusahakan untuk masuk ke desa-desa," ungkap Suhatmansyah sambil menambahkan bahwa sebelum gempa dan gelombang tsunami melanda Aceh jumlah PNS di kota serambi mekah itu mencapai 79.464 orang. Nantinya, para pejabat dan nindya praja ini akan bertugas melakukan pendataan mengenai keberadaan staf, potensi bangunan/kantor, masjid dan lain-lain. Selain itu, mereka juga akan memberikan pelayanan kepada masyarakat minimal untuk membantu penduduk yang meminta surat izin dari pemda.Sementara itu, Sekjen Depdagri Siti Nurbaya selaku Ketua Tim Pengendali Pusat Depdagri untuk Bencana Aceh mengatakan, pengiriman para pejabat eselon I-IV dan sekitar 352 nindya praja ke Aceh selain untuk mendampingi dan membantu tugas di kantor propinsi, kota dam kecamatan-kecamatan juga agar pemerintahan daerah bisa tetap berjalan."Pemerintahan harus ada yang mengatur agar Aceh tidak menjadi negara yang tidak bertuan. Para pejabat akan melakukan tiga hal yaitu sosial function, community function, dan social development," katanya. Depdagri, kata dia, juga memberikan bantuan sebesar 40 miliar untuk pemulihan infrastruktur pemulihan pemda di Aceh. "Selain itu ada juga dana bantuan dari ADB sebesar 120 juta dolar AS. Kita akan fokus untuk menangani masalah ekonomi, infrastruktur desa, listrik dan pertanian," katanya. (umi/)