Soal Ketua DPR, Golkar akan Musyawarah dengan Koalisi Merah Putih

Jakarta - Kursi ketua DPR tengah menjadi incaran banyak pihak pasca pengesahan UU MD3. PDIP sebagai pemenang pemilu dan Golkar dikabarkan sedang bertarung memperebutkan kursi tersebut.

Namun saat dikonfirmasi hal itu, Waketum Balitbang Golkar, Ali Muchtar Ngabalin menampik adanya pertarungan. Menurutnya kursi DPR harus dibicarakan melalui musyawarah.

"Bukan pertarungan PDIP dan Golkar, kalau ketua DPR persoalan musyawarah," kata di acara diskusi di Warung Daun, Jl Cikini, Jakpus, Sabtu (23/8/2014).

Ali mengungkapkan, musyawarah dilakukan agar ketua DPR kelak menjadi lebih terhormat lagi. "Hampir di seluruh dunia mengangkat harkat dan martabat DPR dengan musyawarah yang ditentukan parlemen bukan lagi ketua partai agar DPR lebih berwibawa," lanjutnya.

Lalu siapa nama-nama yang akan diajukan oleh partai berlambang pohon beringin tersebut?

"Golkar tidak menyiapkan siapa-siapa, nanti partai Golkar dan koalisi Merah Putih yang akan bermusyawarah dan menentukan siapa yang ditentukan sebagai ketua DPR RI," pungkas Ali.

Sebelumnya, Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan ada mekanisme dasar dalam memutuskan siapa calon ketua DPR. Adapun mekanisme itu harus sesuai dengan Rapimnas.

"Nanti dalam putusan Rapimnas. Jadi sampai saat ini belum," ucapnya di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (20/8) lalu.

Berdasarkan UU MD3 yang baru, PDIP sebagai pemenang Pemilu tidak bisa serta merta langsung mendapatkan kursi ketua DPR. Ketua DPR ditentukan oleh voting anggota dewan, di mana saat ini sebagian besar anggota dewan berasal dari Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta. Tak ayal, saat ini PDIP tengah berjuang mengajukan gugatan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai berlambang moncong putih itu berharap bisa mendapatkan kursi ketua DPR secara otomatis melalui kemenangan suara terbanyak di parlemen.

(aws/slm)