"Dia sudah tersangka, ini kan persoalan akhlak pimpinan partai Islam. Di Mukernas Cisarua itu sepakat kalau Muktamar bisa secepatnya digelar satu bulan setelah Pilpres, 9 Juli lalu. Sekarang sudah 22 Agustus, artinya sudah lewat. Ya, secepatnya lah. Idealnya bisa September," ujar Rodja di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Rojak yang juga Anggota Majelis Syariah PPP ini menambahkan jika SDA sudah paham aturan AD ART partai sesuai kesepakatan Mukernas di Cisarua, April 2014 lalu. Dia pun menegaskan kalau jabatan SDA sebagai ketua umum partai tidak berlaku dan bisa diambil para pimpinan DPW serta DPC.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, dia menepis anggapan kalau pihaknya sengaja melawan kepemimpinan SDA hanya untuk tawaran kursi menteri di Pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, cara yang terbaik adalah memang seharusnya PPP saat ini berada di pemerintahan yang dipimpin Jokowi.
"Biar bagaimana pun, Indonesia sudah punya presiden dan wapres yang baru. Inilah harapan kami ke depan. Maaf, kami bukan soal menteri. Kami itu sudah sering ditawarin kursi menteri sama presiden dulu. Tapi, kami tolak," sebutnya.
Lantas, soal usulan nama calon pengganti SDA, dia mengatakan tidak ada masalah karena PPP punya kader yang banyak. Dia ingin melihat pengganti SDA serta pengurusnya harus ikhlas, jujur, dan amanah.
"Kami ingin melihat partai ini kuat, amanah, jujur. Siapa orangnya, kader PPP banyak. Kalau kami menunjuk seseorang, maka tdk etis. Biarlah itu diselesaikan di muktamar, biar cantik," katanya.
(hat/trq)











































