PKS Juga Tergiur Posisi Ketua DPR

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut kalau pihaknya juga tertarik jatah kursi pimpinan DPR. Namun, hal ini tergantung dari perkembangan judicial review UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

"Dari internal kami belum membicarakan. Kalau nanti koalisi solid dan UU MD3 tetap tidak dibatalkan MK, kami akan mengambil salah satu pimpinan," kata Ketua DPP PKS Sohibul Iman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Sohibul yang juga Wakil Ketua DPR ini menyebut sejauh ini koalisi Merah Putih pengusung Prabowo-Hatta menginginkan posisi Ketua DPR. Tapi, sosok yang mewakili koalisi ini belum diputuskan karena perlu dibicarakan dengan seluruh partai gabungan koalisi Merah Putih.

"Di koalisi ingin ketua. Soal wakilnya belum diputuskan final siapa, karena di koalisi belum memutuskan. Tapi, inginnya ketua," sebut mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Kemudian, disinggung revisi UU MD3 yang terkesan dipaksakan, dia menjawab kalau itu terserah persepsi masing-masing pihak. Menurutnya, jika memang tidak puas dengan pengesahan revisi undang-undang tersebut, maka ada jalur untuk melakukan judicial review lewat Mahkamah Konstitusi.

"Sebetulnya silahkan saja dipersepsikan. Ketika tidak setuju ada koridor konstitusional di MK. Begitu tidak puas langkah konstitusional, kalau dibatalkan kami menerima, MK itu kan final," ujarnya.

Seperti diketahui, pasca pengesahan revisi UU MD3, sejumlah pihak keberatan dengan terhadap beberapa poin seperti salah satunya persoalan jatah kursi Ketua DPR. Jika sebelumnya partai pemenang Pileg otomatis dapat jatah Ketua DPR, maka dalam UU MD3 kali ini hal tersebut tidak berlaku. Sejumlah partai pun berebutan ingin menempatkan kadernya di posisi pucuk pimpinan tertinggi dewan tersebut.



(hat/kha)