Incar Kursi Pimpinan BPK, Politikus PD Ini Siap Lepas Atribut Partai

Jakarta - Sejumlah anggota DPR maju dalam bursa calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satunya adalah politikus Partai Demokrat Achsanul Qosasi. Pria asal Madura ini berjanji melepas semua atribut jabatan dan keanggotaan partainya jika terpilih.

"Orang partai jangan berpolitik di BPK. Bila menjadi anggota BPK harus melepaskan atribut partai. Sepanjang kita profesional, BPK akan menjadi lembaga yang independen dan bebas kepentingan," kata Achsanul saat uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

"Saya menjadi anggota BPK dengan niat baik. Saya asalnya bukan politisi. 22 tahun bekerja di bidang perbankan dan saya akan menjalankan tugas sesuai dengan amanat UU dan saya pastikan tidak berpolitik," tambah anggota Komisi XI DPR ini.

Dalam paparannya dihadapan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Achsanul ingin memperbaiki BPK dengan menitikberatkan pada dua aspek, yakni capacity building dan empowerment.

"Juga lebih menitikberatkan hubungan DPR RI, DPD RI, DPRD dan BPK untuk pembangunan daerah," ujarnya.

Untuk kualitas pemeriksan atau audit, ia mengatakan, saat ini perlu ada pembagian yang jelas. Misalnya, selama ini pemeriksaan oleh auditor BPK dilakukan secara menyeluruh. Sebuah BUMN, contohnya diaudit oleh satu orang.

"Audit sebaiknya dilakukan berdasarkan bidang dan jenis pekerjaan meskipun dalam satu BUMN. Misalnya, yang menangani bank tidak boleh mengaudit Pertamina," ungkap dia.

Sejumlah anggota DPR mengikuti proses seleksi pimpinan DPD di BPK. Selain Achsanul, ada Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz (Golkar) dan anggota Komisi XI Sadar Subagyo (Gerindra).

Selain para anggota parlemen, sejumlah nama tenar juga ikut, di antaranya adalah Ketua BPK saat ini Rizal Djalil, anggota BPK Moemahadi dan Ali Masykur Moesa.

(hat/trq)