Sudah Seharusnya Menteri Dilarang Rangkap Jabatan di Parpol

Jakarta - Gagasan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) agar menteri tidak merangkap jabaatan di parpol menuai dukungan masyarakat luas. Direktur Poltracking, Hanta Yudha, menilai gagasan Jokowi sangat berfaedah bagi rakyat.

"Ide tentang menteri dilarang rangkap jabatan eksekutif di partai perlu didukung. Selain mengandung kebaruan juga berfaedah bagi rakyat dan demokrasi," kata Hanta lewat twitter, Selasa (19/8/2014).

Sebaliknya, menurut Hanta, rangkap jabatan menteri dan parpol lebih banyak memberikan mudharat politik ketimbang kemanfaatan bagi rakyat, pemerintah dan demokrasi.

"Mudharat politiknya, pertama fokus terbelah akan ganggu kinerja. kedua dualisme loyalitas terhadap partai dan presiden. Ketiga potensi abuse of power membesar," ungkapnya.

"Selain kabinet diisi para ketum/ketua/sekjen partai, 2004-2009 Wapres rangkap ketum, 2009-2014 Presiden ketum. Semoga ada yang baru di 2014-2019," lanjutnya.

Mengapa ide itu termasuk kebaruan? Menurut Hanta selama ini belum ada presiden yang menerapkan/melembagakan itu, sekaligus memberi contoh, ke depan diperlukan regulasi.

"Namun, tak berarti anggota kabinet harus bersih dari partai, beberapa memiliki pijakan partai juga perlu. Kader partai yang kompeten-profesional dan bersih," pungkasnya.



(van/try)