Golkar Siapkan Calon Ketua DPR, Hanura Ingatkan Uji Materi UU MD3

Jakarta - Golkar telah menyiapkan nama untuk menjadi calon Ketua DPR. Hanura bahwa Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang dijadikan dasar Golkar mengajukan calon masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami sejak awal memang tidak setuju dengan UU MD3 yang terlalu dipaksakan untuk disahkan waktu itu dan sementara kan ada beberapa pihak yang sedang mengajukan gugatan ke MK. Jadi kita lihat nanti perkembangannya," kata Ketua DPP Hanura Saleh Husin kepada detikcom, Selasa (19/8/2014).

Dalam UU MD3 yang lama, posisi Ketua DPR otomatis menjadi milik partai pemenang pemilu, yang tahun 2014 ini diraih oleh PDIP, koalisi Hanura. Pada UU MD3 yang baru, aturan itu direvisi, sehingga pemilihan pimpinan DPR dilakukan dengan sistem paket. Semua parpol parlemen bisa mengajukan calon. Revisi ini digugat ke MK.

Oleh karena proses gugatan masih berlangsung, Hanura dan parpol pengusung Jokowi-JK belum membahas soal kursi pimpinan DPR. Saleh juga yakin peta politik di DPR akan berubah pasca keputusan MK 21 Agustus nanti.

"Jadi semuanya masih cair dan kami tetap konsisten bersama teman-teman koalisi Jokowi-JK untuk memperjuangkannya," ujarnya.

(trq/van)