Dilarang Beroperasi, Taksi Uber: Kami Ingin Diskusi dengan Pemprov DKI

Jakarta - Pemprov DKI melarang taksi mewah yang ditawarkan layanan aplikasi Uber beroperasi. Untuk meluruskan kontroversi yang terjadi, pihak Uber pun tak segan duduk bareng agar bisa diskusi langsung dengan pihak berwenang.

"Kami berharap memiliki diskusi konstruktif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan dari non-pemerintah tentang bagaimana teknologi kami menambah nilai bagi konsumen, driver, dan masyarakat Indonesia," ujar General Manager Regional Uber, Mike Brown, kepada detikINET, Selasa (19/8/2014).

Menurut Mike, teknologi Uber ini pada dasarnya menghubungkan pengendara dengan penumpang dengan cara yang aman dan terpercaya.

"Mitra kami semua memiliki lisensi, perusahaan transportasi resmi dan kami sepenuhnya kompatibel dengan hukum di Indonesia," kata Brown.

Brow menambahkan, Uber sudah hadir di 170 kota di seluruh dunia dan sebagian besar konsumen menyambutnya dengan antusias karena Uber mengedepankan keamanan bagi konsumen.

"Ini termasuk peluang pendapatan yang lebih baik bagi pengemudi dan pilihan transportasi yang lebih efisien serta mengurangi kemacetan bagi masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya Pemrov DKI mengatakan sudah pernah mengundang Uber untuk bertemu, namun mereka tidak datang.

"Entah pihak mereka tidak mau datang atau Dishub yang salah kirim surat, yang pasti waktu kita rapat mereka tidak datang," kata Kadishub M Akbar di Balai Kota.

Akbar mengatakan, saat ini lembaganya sedang dalam proses mempelajari bagaimana melarang Uber. Hal ini disebabkan usaha ini dijalankan lewat aplikasi iPhone dan Android.



(tyo/rou)