"Iya dong. PPP itu kan Islam, tidak boleh belok kiri dan belok kanan. Kalau sudah memutuskan koalisi Merah Putih ya Koalisi Merah Putih. Kalau nanti Muktamar ada usulan berbeda ya sudah.
Mukernas sudah, Rapimnas sudah, ya tinggal Muktamar yang belum. Forum Muktamar yang bisa mengubah itu," ujar Dimyati di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2014).
Menurut dia, hal ini juga sebagai penegasan usulan politisi senior PPP Hamzah Haz yang berharap agar partainya gabung ke Jokowi-JK. Dimyati menyebut kalau usulan Hamzah Haz itu bisa dilakukan saat Muktamar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, kata Dimyati, agenda Muktamar PPP nanti bisa membahas usulan arah koalisi hingga usulan pergantian ketua umum. Soal waktunya, dia menyebut kalau Muktamar PPP kemungkinan bisa digelar jika pemerintahan baru sudah terbentuk.
"Bisa pas pelantikan, bisa 2014, bisa 2015. Paling lama satu tahun sebelum pemerintahan baru," sebutnya.
Dia menepis kalau penetapan tersangka Ketum Suryadharma Ali dan posisi PPP ada di Koalisi Merah Putih hanya membuat partai berlambang kakbah itu tersandera. Dimyati yakin kalau SDA masih bisa memimpin organisasi partai.
"Tidak ganggu, itu persepsi saja. Saya rasa Pak SDA masih bisa menjalankan organisasi dengan baik. Itu kan masih dugaaan, bukan menjadi orang yang bersangkutan salah. Harus tetapkan praduga tak bersalah," ujarnya.
(hat/trq)










































