Prabowo Kalah, PPP Terpecah Belah

Jakarta -

PPP kembali dilanda perpecahan usai gelaran Pilpres 2014. Sejumlah kader mendesak agar Muktamar pergantian ketum dipercepat. Kubu pendukung Ketua Umum Suryadharma Ali menolak desakan itu.

Sebanyak 22 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP mengadakan pertemuan untuk membahas Mukernas pada hari ini di Surabaya. Pertemuan tersebut menginginkan partai berlambang kakbah itu segera melakukan Mukernas setelah keputusan MK soal PHPU.

Dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (17/8) kemarin, disebutkan bahwa Ketua DPW Banten didapuk sebagai kordinator Forum Silaturahmi DPW PPP Se-Indonesia. Ada pula ketua DPW lain yang membantu dirinya yaitu M Musyaffa Noer (Ketua DPW Jatim), Fadly Nurzal (Ketua DPW Sumut), Amir Uskara (Ketua DPW Sulsel), Ahmadi Usman (Ketua DPW Kalbar), Syarif Hadler (Ketua DPW Maluku) dan Yahidin Umar (Ketua DPW NTT).

Mukernas disebut sebagai jalan keluar bagi PPP untuk menentukan langkah politik yang taktis dan strategis. Disebutkan pula bahwa ada masalah internal menyangkut martabat partai yang harus segera direhabilitasi. Selain itu, Mukernas akan jadi jalan untuk mempercepat pelaksanaan Muktamar pergantian Ketum Suryadharma Ali.

Namun desakan ini sepertinya akan membentur tembok DPP setelah Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) menyatakan Muktamar baru akan digelar pada 2015.

"Muktamar tetap kembalikan pada AD ART, yaitu tahun 2015. Sesuai dengan pasal di anggaran RT bahwa PPP melaksanakan muktamar selambat-lambatnya setahun setelah pembentukan pemerintahan baru," kata Romi di Nusantara Polo Club (NPC), Cibinong, Minggu (17/8).

Meski belum mengetahui secara pasti kapan Muktamar tersebut nanti digelar, namun dia menargetkan paling lambat Oktober 2015. "Waktunya akan kita ajukan dan akan diputuskan pada Mukernas ke-4 untuk menetapkan pelaksanaan Muktamar sekaligus di situ (membahas) persoalan terkait perkembangan-perkembangan politik terakhir," lanjutnya.

Kepengurusan Suryadharma Ali memang seharusnya baru berakhir pada 2015. Namun, status tersangka dan kemenangan Jokowi-JK di Pilpres 2014 memunculkan desakan agar partai segera menggelar Muktamar untuk mengganti ketum dan mengubah haluan. Apalagi, meski diputuskan melalui Rapimnas, namun peran Suryadharma membawa PPP ke Prabowo-Hatta diketahui cukup besar.

Nah, soal desakan pergantian Ketua Umum ini, Romi menegaskan bahwa SDA masih Ketum PPP. "Selama partai belum mengambil keputusan lain, maka dia (SDA) akan tetap berada di (koalisi) merah putih," tuturnya.

Selain itu, Romi juga menegaskan PPP sudah siap jadi oposisi seandainya gugatan Tim Prabowo kandas di MK. "Apabila tanggal 21 Agustus putusan MK nanti mengalahkan koalisi Merah Putih, maka konsekuensi dari semua itu PPP bersama partai yang berada di koalisi Merah Putih siap menjadi oposisi," ujarnya.

(trq/van)