"Program yang paling mendesak adalah program prasejahtera yaitu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat," ujar Deputi Kantor Transisi, Andi Widjajanto di markasnya, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2014).
Andi menyebut pihak Jokowi-JK tak pusing meski kedua program belum ada dalam RAPBN 2015. Selain mengandalkan APBN-P pada awal tahun depan, pihaknya juga berusaha agar dua program tersebut masuk ke APBN yang disahkan DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walaupun KIP dan KIS nantinya masuk di APBN-P, Andi yakin program itu bisa dijalankan segera setelah Jokowi dilantik. Siasatnya adalah dengan memanfaatkan corporate social responsibility (CSR).
"Bisa saja tetap di November 2014 tapi Pak jokowi mau ada di pilot project. Kita andalkan CSR. Kalau pilot project mantap, itu dimatangkan," jelas Andi.
Terkait APBN-P, Jokowi-JK rencananya akan mengajukan pada awal Januari 2015.
"Kita ajukan APBN-P 2 Januari 2015. Agar saat proses DIPA, kementerian sudah pegang yang baru," sebut dia.
(imk/fdn)










































