.webp)
"Kami mengajukannya karena sudah jelas, MPR, DPR dan DPD itu diatur UU sendiri. Tapi revisi sekarang masih menggabungkan MPR, DPR dan DPD dalam satu UU. Ini masalah formalnya," kata anggota DPD I Wayan Sudirta di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014).
Bagi Wayan dan 11 rekannya, UU MD3 mengandung banyak materi yang salah mengatur sehingga menjadi alasan uji materi secara formil. Ia menambahkan, beberapa pasal dalam UU ini terkait masalah kewibawaan dan keluarbiasaan anggota DPR dimasukkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain pasal terkait kewibawaan anggota DPR itu, para anggota DPD ini juga mengajukan uji materi pasal yang mengatur presensi atau absensi anggota DPR. Karena aturan kehadiran minimal anggota DPR dalam rapat paripurna dihapus dalam revisi UU MD3.
"Dulu ada ketentuan kalau DPR 6 kali tidak hadir dalam paripurna maka terkena sanksi. Sekarang peraturan itu dihapus untuk DPR, sementara DPD tidak, diskriminatif," ujar anggota DPD dari Dapil Bali itu.
Wayan menyatakan UU MD3 memperkuat DPR tapi mereduksi kewenangan lainnya. Termasuk soal anggaran, menurut Wayan, aturan anggaran dalam revisi UU MD3 menghapus akuntabilitas ke publik.
"Beberapa pasal yang dihapus itu badan akuntabilitas keuangan negara ke DPR ini dihapus, lalu larangan penerimaan gratifikasi juga dihapus. Jadi pasal yang berkaitan dengan keuangan ini terkait akuntabilitas publik," ujar Wayang.
Para anggota DPD ini berharap MK segera menindaklanjuti permohonan mereka karena tak lama lagi ada peralihan para anggota dewan pasca Pileg 2014 lalu. Namun MK masih konsentrasi pada sidang sengketa hasil Pilpres 2014 yang diajukan Prabowo-Hatta.
(vid/aan)
