Transparansi Jaga Kepercayaan

Jakarta - Berbagai pemberitaan mengenai bencana alam yang memilukan di Aceh terus mengisi hampir seluruh ruang yang ada. Di layar TV, hampir seluruh program berita dipenuhi gambar-gambar para korban memilukan. Pria, wanita, tua, muda bahkan sebagian besar kanak-kanak tewas dengan keadaan yang mengenaskan.Salah satu efek dari gambaran peristiwa bencana di Aceh lewat televisi itu adalah timbulnya solidaritas masyarakat. Mereka berduyun-duyun memberikan apa saja yang bisa disumbangkan ke posko-posko bantuan yang didirikan baik oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat.Dalam sekejap, miliaran rupiah mengalir ke pundi posko-posko bantuan tersebut. Masyarakat berharap, apa yang mereka berikan bisa segera sampai ke tangan korban bencana. Di sinilah profesionalisme para penggalang dana itu menjadi andalan. Mampukah mereka bertindak demikian?Para penyelenggara posko bantuan sendiri mengaku menjamin tidak akan terjadi penyelewengan. Seperangkat peraturan internal katanya sudah dibuat untuk mengantisipasi kelakuan menyimpang anggotanya. Misalnya proses penggalangan dana dilakukan transparan dengan mengumumkannya secara berkala kepada masyarakat. Bahkan sebagian mengaku juga sudah menyewa akuntan publik yang dianggap mumpuni.Posko bantuan kemanusiaan untuk Aceh yang didirikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai saat ini berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp 10 miliar. Soal pengelolaan, PKS meminta masyarakat tidak perlu khawatir. PKS telah menyiapkan perusahaan akuntan publik, Price Waterhouse untuk mengaudit dana-dana tersebut."Transparansi tetap kita ke depankan. Kita akan meminta lembaga audit profesional itu mengaudit. Kita tidak ingin ada orang yang memanfaatkan penderitaan Aceh. Itu sangat tidak tepat," kata Bendahara PKS, Lutfi Ishaq.Hal senada juga disampaikan pihak Metro TV sebagai penyelenggara Dompet Kemanusiaan Indonesia Menangis. Transparansi pengelolaan dana akan menjadi menu utama pihak Metro TV. Selain mengumumkan melalui media massa yang ada di bawah naungan Media Grup, mereka juga mempekerjakan akuntan publik."Kita selalu menerbitkan nama-nama penyumbang dana mulai tanggal 29 Desember. Kita juga menggunakan perusahaan akuntan publik Ernst$Young untuk mengaudit. Berbagai laporan yang kita sampaikan ternyata cukup memuaskan," Public Relation and Publicity Manager Metro TV, Henny Puspitasari.Demikian pula dengan pengelola program Elshinta Peduli. Mereka mengatakan selalu menyiarkan secara rutin jumlah sumbangan masyarakat yang telah diterima. Pihak Radio Elshinta juga mengaku memiliki akuntan publik yang profesional."Kita bisa melihat di nomor rekening Elshinta. Masyarakt juga bisa mendengar laporan mengenai arus dana yang masuk ke Elshinta Peduli. Selain itu, juga ada lembaga profesional publik yang mengaudit keuangan yang masuk ke rekening Elshinta," tutur Edi Harsono, Penanggung Jawab Elshinta Peduli.Sedangkan posko bantuan kemanusiaan PBNU mengakui tidak memiliki akuntan publik. Mereka hanya meminta seluruh PWNU membuat tim auditor untuk masing-masing wilayahnya. Hal ini terkait dengan masih minimnya jumlah dana yang berhasil dikumpulkan."Kita memang masing-masing pengurus di tingkat wilayah membentuk tim (audit) sendiri. Kita belum mengarah ke tim audit profesioal karena jumlah yang dana masuk belum seberapa. Belum miliyaran rupiah," kata Juru Bicara Posko Bantuan PBNU, Mabroer MS.Pengakuan yang sama juga disampaikan kalangan LSM, seperti Kontras. Mereka mengaku tetap mengedepankan transparansi dan pengawasan yang ketat dana bantuan tersebut. Setidaknya, dana yang masuk ke Kontras diproses dalam 3 tahapan. Hal ini dilakukan semata-mata agar ada sikap saling koreksi."Pertama diterima oleh staf kami yang bertugas. Selanjutnya dilaporkan ke kordinator posko. Koordinator posko selanjutnya akan melaporkannya ke biro keuangan Kontras. Selain itu, nantinya akan dilakukan audit oleh akuntan publik," ujar Kordinator Posko Bantuan Kontras, Mustawalad.Bila benar demikian yang dikatakan, para penyumbang dana tentu bisa bertenang hati. Sayangnya, ini semua baru janji yang masih perlu dibuktikan. Toh tidak sedikit pengalaman yang membuktikan tentang penyelewengan dana bantuan. Entah itu dilakukan oleh penyelenggara bantuan atau birokrat di daerah lokasi bencana.Beberap tahun lalu misalnya, pengelola dana bantuan dari perusahaan media yang berbasis di Surabaya harus berurusan dengan pengadilan, lantaran menggelapkan dana bantuan untuk bencana alam di NTT. Padahal dana itu berasal dari para pembaca. Muga-muga hal itu tak terulang, kepercayaan terhadap kelompok-kelompok penggalang bantuan tetap terjaga. (diks/)