“Makanya saya bilang sama Pak Lasro, kalau dia enggak siapin (KJP), enggak boleh keluar dulu dari Dinas Pendidikan,” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014).
Ahok menyatakan salah satu masalah yang jadi pekerjaan rumah Lasro adalah penerapan sistem transaksi non tunai dalam penyaluran dan penggunaan KJP. Dia ingin KJP disalurkan lewat secara transfer dan bisa dipakai autodebet untuk beli makan atau buku di kantin sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Orang nomor dua di DKI ini juga meminta LAsro membereskan temuan BPK soal penyimpangan penyaluran KJP. BPK menemukan adanya 9.006 nama penerima ganda yang menimbulkan indikasi kerugian daerah Rp 13,34 miliar.
“Pokoknya soal KJP ini saya minta dia selesaikan. Dia bilang September mulai bisa jalan. Tapi itu kan gampang ngomong, prakteknya dong. Kalau langsung keluar enggak mau tanggung jawab namanya,” ujarnya.
(ros/fjp)










































