Akibat Pemerintah Tak Terpercaya

Jakarta - Begitu bencana menerjang Aceh dan Sumut, Minggu (26/12/2003) lalu, masyarakat langsung tergerak untuk meringankan beban saudara-saudarannya. Caranya dengan mengumpulkan uang, pakaian, makanan atau barang apapun yang dibutuhkan mereka yang diterjang bencana.Secara spontan masyarakat mendirikan posko-posko bantuan. Jumlahnya tak terhitung karena hal ini berlangsung secara serentak di seluruh penjuru tanah air. Banjir bantuan pun terjadi di Tanjung Priok dan tempat-tempat pengiriman bantuan lainnya.Posko-posko penerima bantuan itu didirikan oleh berbagai kalangan, mulai dari kelompok mahasiswa, ibu-ibu RT/RW, LSM, ormas, partai politik hingga kelompok media massa. Inilah gerakan masyarakat yang muncul tanpa intruksi, tetapi dilatari oleh solidaritas sesama saudara yang sedang terkena bencana.Gerakan seperti itu sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, hal serupa juga dilakukan masyarakat untuk membantu korban bencana banjir Jakarta, gempa Liwa, gelombang tsunami Maumere, gempa Alor, gempa Nabire dan lain-lain.Namun untuk kali ini, jumlah posko bantuan yang berdiri memang luar biasa. Demikian pula dengan keinginan masyarakat menyumbang melalui posko bantuan nonpemerintah tersebut. Tentu saja karena bencana yang terjadi di Aceh dan Sumut sedimikian dahsyat sehingga menimbulkan banyak simpati dan empati.Fenomena pengumpulan dana kemanusiaan oleh kelompok-kelompok masyarakat tahun-tahun belakangan ini, sebetulnya meringankan beban pemerintah. Sebab, sebelumnya pemerintah menjadi sentral penanganan bencana, karena pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga bertugas mengumpulkannya. Dengan banyaknya posko bantuan kemanusiaan, peran pemerintah dalam mengumpulkan bantuan bencana agaknya seudah diambil alih oleh kelompok-kelompok masyarakat, sehingga tugas utamanya lebih pada koordinasi penyaluran bantuan. Meski demikian sebetulnya pemerintah tetap saja bekerja untuk mengumpulkan bantuan. Hanya saja, masyarakat sudah enggan untuk memberikan bantuan lewat pemerintah, sehingga apa yang disalurkan pemerintah tinggal murni bantuan yang berasal dari anggaran negara.Mengapa pemerintah tidak dipercaya lagi sebagai lembaga yang mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk bencana? Mengapa masyarakat lebih percaya menyerahkan uang dan barangnya kepada posko-posko kemuanisaan yang didirikan oleh kelompok masyarakat?Seperti dikatakan para pengamat politik, menyusul jatuhnya Orde Baru pada 1989, peran negara atau pemerintah dalam mengurus warganya berkurang drastis. Hal ini terjadi bukan semata-mata karena peran politik masyarakat semakin kuat, tetapi juga karena ketidakbecusan pemerintah dalam menjalankan tugasnya."Bagaimana masyarakat mau menyerahkan dana dan barang bantuan lewat pemerintah, kalau pemerintahkannya korup? Masyarakat tidak buta, bahwa dana-dana bantuan bencana dan pengungsi selama ini habis dikorupsi," tutur Wakil Ketua ICW, Lucky Jani.Sejumlah kasus korupsi memang terjadi pada penyaluran dana bantuan untuk korban bencana. Kasus-kasus itu melibatkan pejabat bawah, seperti kepala desa, sampai bupati dan gubernur, dan tak ketinggalan anggota DPRD.Di Banten, Jawa Barat, seorang bupati akhirnya menjadi tersangka. Dia diduga menyalahgunakan dana bantuan dari APBD sebesar Rp 14 miliar. Aparat penegak hukum di Maluku dan Sulawesi Tengah, saat ini sedang sibuk mengusut penilepan dana pengungsi.Berbagai kasus tersebut telah menggeser kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat menjadi merasa lebih aman jika menyumbangkan bantuannya melalui LSM atau posko-posko bantuan nonpemerintah lainnya.Kondisi ini sebaiknya disikap secara positif oleh pemerintah dengan melakukan introspeksi. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum. Dalam Undang-undang Antikorupsi sudah jelas, dalam kondisi krisis seperti ini, hukuman maksimal bagi pelaku korupsi adalah hukuman mati."Kepercayaan masyarakat berkurang karena sebelumnya beberapa kali ada bantuan kemanusiaan terindikasi korupsi atau penyunatan," kata Luky Jani lagi.Memang masalah kepercayaan bukan satu-satunya sebab mengapa masyarakat memilih posko swadaya. Faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah masalah birokrasi dan kedekatan lokasi."Sebagian masyarakat berpikir praktis saja, mana yang dekat. Meskipun bila dihubungkan dengan hal tadi (korupsi dana bantuan), memang ada kekhawatiran bahwa saluran itu tidak sampai pada yang seharusnya menerima," kata Koordinator Kontras, Usman Hamid.Lain lagi pendapat Posko Badan Kordinasi Nasional Penanggulngan Bencana dan Pengunsi (Bakornas PBP). Banyaknya kelompok masyarakat yang menyumbang ke posko nonpemerintah, khususnya ke kantor media massa, lebih disebabkan faktor psikologis. Tepatnya, mereka memiliki tujuan lain di balik kegiatan tersebut."Saya melihatnya begini, kalau nyumbang ke Menko Kesra barang kali tidak langsung ditayangkan melalui TV seperti running teks. Bahkan di Metro TV, begitu ada penyumbang langsung di shooting. Jadi lain dong, dan faktor psikologis tersebut bisa dipahami," kata Humas Bakornas PBP, Ida Rusdiawan. (diks/)