74 Tahun Jadi Kepala Suku di Papua Nugini, Stanis Pilih Jadi WNI

Jayapura - Tidak terlihat perasaan ragu di raut Stanis Tamfa Chilong, kepala suku Wutung Papua Nugini (PNG). Ia menyatakan sikap bergabung dengan NKRI setelah 74 tahun menjadi warga PNG. Apa alasannya?

"Sa (saya) su malas tinggal di Papua Nugini. Selama ini sa tidak ada surat yang jelas. Sa mau masuk di Indonesia. Sa mau berkebun, di sini lebih aman," kata Stanis di perbatasan RI-PNG di Wutung, Kamis (14/8/2014).

Permintaan Stanis menjadi WNI disampaikan di hadapan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua dan jajarannya yang berkunjung ke Wutung. Stanis yang mengenakan kaos putih berkerah dan topi biru dongker itu menandatangani pernyataan menjadi WNI.

Pangdam berkunjung ke perbatasan RI-PNG dalam rangka pengibaran 800 buah bendera merah putih dan satu bendera berukuran besar di puncak bukit Pawa di garis perbatasan RI-PNG.

Stanis tidak fasih berbahasa Indonesia. Kepada detikcom, ia mengaku sudah lama ingin menjadi WNI. Ia akan mengajak 12 anak dan 40 cucunya untuk ikut menjadi WNI.

"Nanti semua anak sa dan cucu akan sa bawa masuk ke warga negara Indonesia. Selama ini kami susah makan di Papua Nugini, kalau di sini (Indonesia) banyak makanan dan harga barang murah-murah," ujarnya.

Stanis menegaskan, keinginannya menjadi WNI didasari niat tulus, kesadaran, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ia meminta permohonannya dikabulkan. "Kami akan memenuhi semua ketentuan sebagaimana hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang sah," jelasnya.

Pangdam menyambut baik niat Stanis. Kepada siapapun yang mau masuk dan menyatakan kesetiaannya kepada NKRI, kata Pangdam, akan diterima. Termasuk kepada orang atau kelompok yang selama ini berbeda paham seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Stanis adalah orang yang selama ini mengikuti Mathias Wenda, kelompok kriminal bersenjata yang mengganggu keamanan di Wutung, perbatasan RI-PNG. Dengan keinginannya masuk menjadi warga RI, kita berharap dia akan mengajak yang lain untuk sadar kembali kepada masyarakat untuk membangun Papua, bukan melakukan perlawanan kepada pemerintah yang sah," ujar Pangdam.

(try/try)