Mengapa PKB Ngotot Tak Ingin Menteri Lepas Jabatan Parpol?

Jakarta - Presiden Terpilih Joko Widodo melontarkan gagasan agar menteri di kabinetnya nanti melepas jabatan parpol. Dari tiga parpol parlemen yang mendukung Jokowi, hanya PKB yang belum menerima gagasan itu. Mengapa PKB ngotot tak ingin menteri melepas jabatan parpol?

Setelah Jokowi ditetapkan KPU menjadi pemenang Pilpres, memang sejumlah elite PKB tak malu menyebut nama-nama menteri yang diharapkan masuk kabinet Jokowi. PKB menjadi yang paling aktif melontarkan wacana soal penunjukkan menteri dari partainya, termasuk menyiapkan 10 nama menteri dan mengingatkan soal jatah menteri agama.

Jokowi tak keberatan menerima masukan soal nama-nama menteri, namun dia melontarkan gagasan agar tokoh-tokoh yang jadi menterinya nanti melepas jabatan parpol. Hanura dan NasDem menerima gagasan Jokowi, PDIP memberikan dukungan, hanya PKB yang resisten.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar berargumen aktivitas di parpol tak mengganggu kinerjanya sebagai menteri. Dia mengaku tetap bisa menjaga waktu selama memimpin PKB sekaligus menjabat Menakertrans di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

"Saya ketua umum full waktu saya 100 persen untuk menteri. Saya di PKB kan hanya pidato, pulang lagi, nggak ngurus. Karena sudah ada Waketum, Sekjen. Soal konsentrasi aja," ujar Cak Imin di Rumah Transisi, Jalan Situbondo No.10, Menteng, Jakpus, Rabu (13/8/2014) malam.

PKB juga beralasan keberadaan menteri yang merangkap jabatan parpol bisa mengikat dukungan di DPR. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan di negara maju tak perlu ada pemisahan menteri yang masih memegang jabatan parpol.

"Jadi jangan dulu terlalu reaktif terhadap wacana itu. Di negara maju, ada juga menteri yang masih menjadi anggota parlemen dan parpol," ujar Karding, Senin (11/8) lalu.

Menurut Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Syamsuddin Haris mengatakan, ada beberapa bahaya yang bisa terjadi saat seorang menteri juga merangkap menjadi pimpinan partai politik.

Antara lain, seorang menteri yang juga menjadi pimpinan parpol rentan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Loyalitas mereka juga berpotensi mendua, yakni kepada pemerintahan dan partai. Kondisi ini bisa memicu terjadinya konflik kepentingan.

Bahaya lainnya adalah seorang politisi bisa menjadikan jabatan politiknya di eksekutif sebagai 'ATM' atau sumber dana haram alias tidak resmi. "Partai butuh jabatan politik, butuh ATM karena selama ini partai tidak mempunyai sumber pendanaan yang mencukupi," papar Syamsuddin saat berbincang dengan detikcom.

Syamsuddin pun haqqul yaqin jika menteri yang ditunjuk Jokowi mau melepaskan jabatannya di partai politik praktik korupsi di pemerintahan bisa dikurangi.

Jadi, mengapa PKB masih ngotot? Siap tak dapat jatah menteri?

(trq/erd)