Warga Bidaracina Tolak Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung-KBT

Jakarta - Pemkot Kota Jakarta Timur melakukan pertemuan dengan warga Rw 04 Kelurahan, Bidara Cina. Mereka tetap menolak pembebasan lahan untuk sodetan Ciliwung-KBT. Rapat yang dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus RW 04 Kelurahan Bidaracina membicarakan permasalahan pembebasan lahan dengan Seko Jakarta Timur, Arifin.

Selain itu tampak hadir juga perwakilan Balai Besar Sungai dan Waduk Ciliwung (BBSWC) serta perwakilan Badan Pertanahan Negara (BPN). Pertemuan itu membahas tentang pembuatan peta bidang yang nantinya menjadi landasan pembayaran ganti rugi nanti.

Namun warga menolak dilakukan pengukuran untuk pembuatan peta bidang lantaran belum menemukan kesepakatan harga. Pembahasan berjalan alot dan panas, berkali-kali warga terus menentang pembahasan dari pemkot. Wakil Ketua RW 04 Bidara Cina Riyanto, memaparkan banyak alasan warganya menolak lahannya dibebaskan. Bahkan surat penolakan itu sudah dikirimkan ke Gubernur DKI Jakarta dan tembusan walikota administrasi Jakarta Timur.

"Kami juga menolak dibebaskan karena lahan kami bebas banjir dan bukan lahan sengketa, bukan daerah kumuh. Di wilayah kami ada SD negeri yang menampung 250 siswa, ada kampus, pasar yang jadi andalan ekonomi warga," ujar Riyanto dalam pertemuan dengan Seko di Walikota Jakarta Timur, Rabu (13/8/2014).

Selain itu warga juga beralasan memiliki kontrakan dan kost-kostan sebagai pemasukan mereka. Selain lokasi rumah dianggap strategis lantaran dekat dengan pasar

"Sekarang kalau kita di pindah bagaimana nasib kami? Begini pak saya sebagai pengurus RW siap membantu tetapi tolong berikan penjelasan detail agar saya dapat mensosialisasikan ke warga, karena gara-gara permasalahan tanah yang tadi tetanggaan bisa bermusuhan," ujarnya.

Tak hanya itu, Wiratno Warga Rt 07/04 juga mengeluhkan sikap arogan oknum pemda. Pasalnya dalam pelaksanaan, petugas lapangan main masuk ke rumah untuk mengukur tanpa seizin pemilik rumah.

"Rumah saya juga main semprot cat biru saja oleh petugas tanpa koordinasi. Maksudnya apa itu, kenapa saya tidak diberitahu atau urun rembuk dulu, tahu-tahu rumah sudah ditandai," tambah Wiratno.

Selaku Seko dan Ketua Tim P2T Jakarta Timur, Arifin sempat kelabakan melayani keluhan warganya. Pembahasan itu pun berjalan alot.

"Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, kalau saat pelaksaanan proyek sodetan tidak membahasa tentang harga ganti rugi, tetapi pematokan trase untuk mengetahui bidang mana saja yang akan dibebaskan, jika begini terus proyek ini akan terancam molor lagi, sementara target kami tinggal 6 bulan lagi," ujar Arifin.

Ia meminta agar warga dapat memudahkan proses pengerjaan pembuatan peta bidang. Agar pihaknya dapat menganggarkan berapa biaya ganti rugi yang harus dibayarkan pemerintah ke warga.

"Ya nantinya jika dalam musyawarah harga ternyata warga menolak juga maka pihaknya akan melaporkan dan menyerahkan persoalan ini ke Gubernur DKI agar diputuskan finalnya seperti apa. Apakah nanti perlu ada appraisal atau tidak, semua diputuskan gubernur," tuturnya.

Lantaran musyawarah berjalan buntu dan alot. Ia pun sempat menjanjikan warga yang terkena pembebasan lahan akan diusahakan mendapat rusun. Mendapat solusi tersebut warga mulai sedikit mereda.

"Tak hanya itu kita akan ganti rugi semua atas lahan yang dibebaskan termasuk bangunan berserta isi yang terkandung di lahan itu juga diberi ganti rugi," ungkapnya.

(edo/rvk)