Soal Polemik Menteri Rangkap Jabatan Parpol, Ini Penjelasan PKB

Jakarta - PKB belum setuju dengan gagasan agar menteri tak rangkap jabatan di parpol yang dilontarkan Presiden Terpilih Joko Widodo. Partai berlambang bola dunia ini tak risau dengan perdebatan yang terjadi soal rangkap jabatan ini.

"Ini tandanya ada demokrasi dalam koalisi. Sama sekali tidak haram memberikan usul, diberitakan retak atau berkhianat pasti karena salah tangkap. Kami di Koalisi tertawa dan berita retak itu gak benar adanya," kata Wakil Sekjen DPP PKB Faisol Reza melalui pesan singkatnya kepada detikcom, Rabu (13/8/2014).

PKB, lanjut Faisol, sejak awal mendukung Jokowi-JK tanpa syarat, sebagaimana sudah menjadi kesepakatan. PKB memiliki banyak kesamaan pandangan tentang masalah mendasar dan masa depan bangsa dengan Jokowi-JK, juga bagaimana menanganinya, sehingga ini menjadi dasar kenapa PKB mendukung pasangan tersebut.

"Diskusi-diskusi diawal itu ingin kami tradisikan terus agar koalisi menjadi hidup dan demokratis. Tapi, apapun keputusan Jokowi-JK khususnya soal kabinet tentu akan menjadi keputusan PKB juga," sambung mantan aktivis mahasiswa 1998 yang pernah menjadi korban penculikan ini.

Hanya saja menurut Faisol, PKB tidak ingin menjadi partai pendukung yang bersikap pasif, dan ingin aktif memberikan masukan termasuk diskusi rangkap jabatan. "Ada yang setuju ada yang tidak setuju. Namun semuanya kembali pada hak prerogatif Presiden, masukan mana yang mau diambil. Ini bukan soal jabatan," tegasnya.

Faisol menyatakan, masalah rangkap jabatan justru bisa semakin mengefektifkan koalisi yang memang sudah ramping. "Keputusan politik bisa diambil lebih cepat dan dijalankan juga dengan cepat. Partai politik bisa mengawalnya. Kalau khawatir ada penyimpangan, mari kita perkuat pengawasan. Kalau perlu buat lembaga khusus untuk itu," pungkasnya.

(zal/trq)