Ini Beda Kartu Indonesia Pintar Dengan BOS

Jakarta - Salah satu program andalan calon presiden terpilih Joko Widodo adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) seperti yang telah ia terapkan di Jakarta melalu Kartu Jakarta Pintar (KJP). Meski hampir sama, KIP ini berbeda dengan bantuan program yang telah diterapkan pemerintah, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Beda, kalau BOS kan itu langsung ke institusi pendidikannya. Kalau logika dasar dari KIP adalah ke anak didiknya, bukan ke institusi. Kan yang megang itu anak didiknya, bisa ke ATM, kalau di Jakarta di Bank DKI dan setiap bulan mereka menerima transferan uang dan harus dipergunakan untuk operasional siswa," jelas Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto di Rumah Transisi, Jalan Situbondo No 10, Menteng, Jakpus, Rabu (13/8/2014).

Program wajib belajar yang bersinergi dengan dana BOS yang dicanangkan pemerintah dikatakan Andi menggratiskan biaya pendidikan namun belum menopang biaya operasional anak-anak sekolah seperti biaya buku, seragam, dan transportasi. Itulah yang kemudian didukung melalui KIP ini.

"Itu yang kemudian dipakai untuk mendukung operasional siswa tersebut. Kalau Pak Jokowi kan selalu bilang jangan beli permen ya, beli buku ya, beli kaos kaki, sepatu. Pak Jokowi juga menginginkan ya dipikirkan anak-anak itu sekolah sekaligus diperhatikan juga gizinya. Kayak di sekolah berstandar internasional ada pemberian makan pagi yang sehat," sambung Andi.

Jokowi disebut Andi ingin memastikan sistem pendidikan wajib belajar pemerintah atau pun BPJS, terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS), tidak lebih rendah dari apa yang sudah diberikan di Jakarta. Tim transisi akan membandingkan terlebih dahulu antara sistem yang sudah diberlakukan secara nasional dengan sistem yang diberlakukan di Jakarta.

Untuk sample program pada KIP ini, Jokowi bersama jajarannya berencana menerapkan di 2 provinsi yang paling membutuhkan. "Kalau KIP dan KIS itu Pak Jokowi segera meminta supaya diterapkan di dua provinsi yang paling membutuhkan, jadi sedang kami cari provinsinya. Apakah provinsi kategori termiskin misalnya, bisa juga provinsi yang angka putus sekolahnya paling besar nasional," kata Andi.

"Itu akan djadikan pilot project dulu karena salah satu kendalanya adalah anggaran. Jadi kalau untuk 33 provinsi itu tidak mungkin, itu final project. Kalau di 2 atau 3 provinsi yang paling membutuhkan itu berhasil itu baru mudah diterapkan ke provinsi lain," Andi menambahkan.

Andi pun menyontohkan seperti yang terjadi di Depok yang ternyata angka putus sekolahnya sangat tinggi. Perbandingan antara anak lulusan SD dengan anak yang lulusan SMA di Depok dikatakan Andi bedanya sangat jauh. Meski begitu bukan berarti Depok yang nantinya masuk sebagai daerah prioritas.

"Salah satu yang pernah kami bicarakan tingginya siswa putus sekolah di Depok yang hanya 30 menit dari Jakarta. Itu diteliti, jadi KIP ini bisa diprioritaskan ke provinsi-provinsi yang paling membutuhkan," tutup Andi yang juga menyatakan tim transisi akan dibantu e-blusukan dalam meneliti program ini.

(rmd/rmd)