KPU Papua Bantah Logistik Tidak Terdistribusi dan Ada Intervensi

Jakarta - KPU Papua membantah dalil Prabowo-Hatta dalam permohonan sengketa hasil Pilpres 2014. Dalil yang dibantah terkait distribusi logistik Pilpres yang tak tersebar dan adanya intervensi dari TNI/Polri serta Pemda.

"KPU seorang diri tidak mungkin ‎melaksanakan tugas ini. Ada TNI/Polri yang ikut mendukung proses ini. Kalau hanya KPU, proses distribusi tidak akan berjalan, karena kami sangat dibantu distribusi oleh TNI/Polri," kata Ketua KPU Papua Adam Arisoi.

Adam menyampaikan hal ini dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2014).

"Iya (tidak ada intervensi tapi mendukung distribusi) benar, Yang Mulia," ujar Adam.

‎Begitu pula dengan Pemda, Adam menyatakan tak ada intervensi dari para kepala daerah terkait proses penyelenggaraan Pilpres 2014 di Papua. Ia juga menyebut distribusi logistik dilakukan tepat waktu dan tidak ada daerah yang tidak dapat kertas suara.

"14 Kabupaten tidak menggelar pemilihan? Saya membantah itu. Tanggal 8 Juli 2014, saya ada di Jaya Wiajaya dan mengecek langsung logistik. Waktu itu semua logistik di-drop di titiknya‎ masing-masing. Tidak ada intervensi dari siapapun dan berjalan sesuai mekanisme yang ada," ujar Adam.

‎Adam juga menekankan adanya kehadiran Bawaslu Papua dalam rekapitulasi provinsi Papua 16 Juli 2014 lalu. Dalam prosesnya, menurut Adam, ada 2 distrik dari Kabupaten Dogiyai yang dinyatakan Bawaslu total suaranya nol untuk kedua pasangan calon.

‎"Perlu juga saya jelaskan, dalam proses noken, kami telah lakukan upaya maksimal di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Yalimo yang tidak lagi menggunakan noken," ujar Adam.

(vid/trq)