Golkar Belum Pernah Jadi Oposisi, Ical Mampu Ubah Tradisi?

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sesumbar jika Jokowi-JK dilantik menjadi presiden dan wapres maka Golkar berada di pemerintahan. Apakah Ical mampu melawan tradisi Golkar yang tak pernah di luar pemerintahan?

"Kalau Jokowi-JK diputuskan menang maka Golkar akan berada di luar pemerintahan," kata Ical kepada wartawan di Elite Club Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2014) kemarin.

Faktanya, sejak mengikuti pemilu pertama pada tahun 1971, Golkar yang digawangi Soeharto selalu berada di pemerintahan. Kala itu Golkar muncul sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan orde baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar kemudian berubah wujud menjadi Partai Golkar. Dan pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan era Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDIP. Di Pemilu 1999 Golkar berada di jajaran koalisi pemenang Pilpres sehingga kembali duduk di pemerintahan.

Golkar kemudian kembali menjadi partai nomor satu pada Pemilu 2004. Golkar kemudian menggelar konvensi capres yang dimenangkan Wiranto, kala itu Prabowo Subianto juga ikut di konvensi capres. Namun pasangan Wiranto-Sholahuddin Wahid yang diusung Golkar dan koalisinya kandas.

Sementara itu Jusuf Kalla yang menjadi cawapres SBY sukses memenangkan Pilpres 2004. Sesuai pridiksi banyak pihak, Golkar pun jatuh ke tangan Jusuf Kalla. JK langsung memimpin Golkar sebagai Ketua Umum. Golkar turut berkuasa di pemerintahan.

Di Pemilu 2009 Golkar mengusung JK berpasangan dengan Wiranto menjadi pasangan capres. Lagi-lagi pasangan capres yang diusung Golkar, Hanura dan lainnya itu kandas. JK-WIN tumbang satu putaran dilibas kedigdayaan SBY-Boediono yang diusung PD, PKS, PPP, PKB, dan PAN. Sementara itu Mega-Prabowo yang diusung koalisi PDIP-Gerindra juga kandas kala itu.

Lagi-lagi Golkar tak tahan berada di luar pemerintahan. Aburizal Bakrie (Ical) yang terpilih menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Jusuf Kalla membawa Golkar ke koalisi pemerintahan pasca Pilpres. Golkar pun mendapat sejumlah menteri di KIB Jilid II.

Di Pileg 2014 lagi-lagi Golkar harus puas di nomor dua. Gagal bernegosiasi dengan kubu Jokowi akhirnya Ical membawa Golkar ke koalisi merah-putih pendukung Prabowo-Hatta pada last minutes. Kali ini Prabowo-Hatta yang diusung Golkar bersama Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan PBB kalah. Koalisi merah-putih pun mulai retak.

Internal Golkar bahkan bergejolak hebat pasca kekalahan Prabowo-Hatta. Sejumlah elite Golkar dimotori Waketum Agung Laksono mendesak Munas digelar tahun 2014 untuk memilih Ketum baru Golkar. Tak hanya itu, Agung juga ingin membuka pintu koalisi Golkar dengan Jokowi. Sejumlah kader muda Golkar sudah lebih dulu loncat ke kubu Jokowi sebelum Pilpres.

Tak ingin Golkar ditunggangi untuk menyeberang ke kubu Jokowi, Ical pun mengancam memecat Agung Laksono. Pemecatan kemudian diurungkan setelah ada kesepakatan soal Munas Golkar di 2015 mendatang. Namun demikian pesona JK yang menjadi wapres terpilih sangat kuat, sejumlah elite Golkar seperti sudah tak sabar menunggu 21 Agustus nanti saat MK memutuskan gugatan Prabowo-Hatta terkait Pilpres.

Banyak pihak menilai nasib Golkar di koalisi merah-putih sangat ditentukan 21 Agustus nanti, terutama kalau MK menolak gugatan Prabowo dan memperkuat posisi Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres. Jadi, apakah Ical mampu melawan arus dan mengubah tradisi Golkar yang tak pernah jadi oposan?




(van/nrl)