Selasa (12/8) kemarin, Ical menjawab segala isu seputar desakan Munas di 2014 oleh internal partainya, termasuk soal kabar pemecatan Agung Laksono dari posisi waketum.
Ical berkukuh menolak desakan agar Munas digelar tahun 2014 ini. Dia menuding para kader yang mendesak digelarnya Munas hanya mengincar kursi di pemerintahan yang kemungkinan besar dipimpin Jokowi-JK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Ical: Agung Laksono Sudah Mengerti Munas Golkar di 2015
|
"Tadi malam saya jelaskan ke Pak Agung dan beliau mengerti dan saya berikan waktu ke Pak Agung untuk memberikan penjelasan kepada pers bahwa dia mengerti apa yang saya maksud," kata Ical kepada wartawan di Elit Club Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2014).
Ical menuturkan dua kali rapat pleno DPP telah mengambil keputusan, yang pertama Munas tetap diselenggarakan tahun 2015.
"Yang kedua bahwa kita bergabung dengan koalisi permanen Merah Putih. Karena itu sebagai suatu organisasi bila keputusan sudah diambil, semua orang harus tunduk pada keputusan organisasi," kata Ical.
Demokrasi, dalam pemahaman Ical artinya boleh melakukan suatu perbedaan pendapat andaikata suatu keputusan belum diambil organisasi. Begitu keputusan diambil oleh organisasi maka tidak satupun orang di organisasi itu boleh mengatakan saya tidak setuju.
"Kalau dia mengatakan saya tidak setuju tentu harus berada di luar dari organisasi itu. Itulah organisasi yang baik di manapun," katanya.
Lalu apakah persoalan dengan Agung Laksono sudah selesai?
"Nanti dengar dari pak Agung jangan dengar dari saya. Pak Agung minta waktu saya persilakan.
Untuk 7 kader lain prosesnya sama, keputusan juga sama, tapi mereka nggak ketemu saya. Khusus dalam rapat itu memang saya ketemu Pak Agung," pungkasnya.
2. Ical: Yang Mendesak Munas Ingin Masuk Kabinet
|
"Kan masalahnya begini, kenapa sih mereka mau 2014, oke kalau saya bilang oke 2014 tapi November, pasti nggak mau juga. Karena kepentingannya adalah bisa menempatkan orang dalam pimpinan DPR dengan mengatasnamakan Golkar, bisa mengusulkan anggota kabinet atas nama Golkar," ujar Ical menganalisa.
Hal ini disampaikan Ical kepada wartawan di Elite Club Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2014).
Yang menghendaki Munas tahun 2014, menurut Ical, karena kepentingan tersebut. Sementara Ical mengaku mengutamakan kepentingan partai.
"Kalau kita bilang oke 2014 tapi 25 Oktober pasti pada nggak mau," kata Ical.
Ical mengingatkan agar para caketum bersaing merebut simpati pemilik suara, tidak mencari dukungan di luar parpol untuk mendapatkan Golkar-1.
"Ya sudah yang jelas keputusannya tertulis ya saya jalankan, dan biar mereka bersaing, yakinkan pemilik suara di daerah, jangan yang di luar apalagi dari partai lain. Masa dari partai lain dipakai untuk menggolkan di Golkar tersinggung dong pemegang suara Golkar. Itu nasihat saya kepada mereka," pungkasnya.
3. Ical Sebut 6 Nama Caketum Golkar, Tapi Munas Tetap 2015
|
"Pak Hidayat, Pak Agung, Mahyuddin, Airlangga, Aziz Syamsuddin, kemarin Pak Priyo minta izin sama saya untuk jadi ketum," kata Ical kepada wartawan di Elit Club Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2014).
Semua calon Ketum Golkar itu tak masalah Munas digelar tahun 2015. Hanya satu yakni Agung Laksono yang sempat mempersoalkan.
"Semua menyatakan 2015, kecuali Agung Laksono. Saya katakan silakan saja maju tapi 2015," kata Ical.
Ical menantang Munas tetap di gelar tapi akhir 2014, menurut Ical, Agung Laksono belum tentu mau.
"Kan masalahnya begini, kenapa sih mereka mau 2014, oke kalau saya bilang oke 2014 tapi November, pasti nggak mau juga," kata Ical menganalisa kepentingan para caketum Golkar.
Namun Ical sudah secara khusus bertemu dengan Agung Laksono. Pertemuan itu juga membatalkan pemecatan Agung dari Waketum Golkar.
"Mudah-mudahan Pak Agung mengerti dan dapat menerima keputusan DPP karena sudah diputuskan dalam sidang pleno," pungkasnya.
4. Ical: Golkar Siap di Luar Pemerintahan
|
"Kita bergabung dengan koalisi permanen Merah Putih. Karena itu sebagai suatu organisasi bila keputusan sudah diambil, semua orang harus tunduk pada keputusan organisasi," kata Ical kepada wartawan di Elit Club Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2014).
Karena itu Ical menegaskan Golkar bersiap berada di luar pemerintahan. Meski Ical menolak menyebut dengan istilah oposisi.
"Kalau Jokowi-JK diputuskan menang maka Golkar akan berada di luar pemerintahan. Saya tidak mau bilang oposisi, karena dalam sistem Pancasila kita tidak ada oposisi yang ada di dalam atau luar pemerintahan. Kalau bagus kita terima, kalau tidak kita tolak," katanya.
Golkar, imbuh Ical, akan menjadi penyeimbang. Golkar akan mendukung pemerintahan jika kebijakannya sesuai dengan sikap partai beringin ini.
"Tentu makanya saya katakan penyeimbang, kalau itu berbeda dengan prinsip didirikannya partai Golkar maka kami akan menolaknya. Jadi kalau misalnya mau melakukan pengalihan subsidi, dari subsidi kepada barang dari orang, maka Golkar akan dukung. Tapi kalau ada perbedaan pendapat dengan Golkar maka tentu kita akan mengingatkan hal itu," pungkasnya.
Halaman 2 dari 5