Adu Pendapat Seputar Pilpres PKB yang Tak Malu Minta Kursi Menteri ke Jokowi

Jakarta -

Koalisi tanpa syarat menjadi hal yang sangat dibanggakan partai koalisi pengusung Jokowi-JK. Namun, setelah Jokowi ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres, salah satu peserta koalisi, PKB tak malu-malu meminta jatah menteri, seolah lupa dengan janji sebelumnya.

Beberapa petinggi PKB secara terang-terangan membahas soal jatah menteri untuk PKB. Bahkan, PKB mengaku sudah menyiapkan beberapa nama untuk diajukan kepada Jokowi.

Menanggapi sikap PKB, capres terpilih, Jokowi melontarkan sindiran. Jokowi mengingatkan, bahwa koalisi yang dia bangun adalah koalisi tanpa syarat dan tidak ada bagi-bagi menteri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut momen-momen saat PKB terus meminta jatah menteri ke Jokowi :

1. Ingatkan Jatah Kursi Menag

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan bahwa sudah ada pembicaraan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dengan PKB diawal jalinan koalisi ihwal kursi menteri agama. Menurut politikus PKB Ali Maschan Moesa khusus untuk posisi menteri agama sudah diserahkan kepada PKB.

“Ada semacam komitmen kalau yang urusan agama diserahkan ke kami, PKB, NU lah,” kata Ali Maschan ketika dihubungi detikcom, Jumat (1/8/2014).

Komitmen tersebut, ungkap Ali Maschan, sudah pernah dibicarakan Megawati dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bagi PKB sendiri posisi menteri agama sangat pas bila dipercayakan kepada pihaknya.

Wakil Ketua Dewan Syura PKB ini juga mengaku siap bila dirinya kelak dipercaya untuk menduduki posisi menteri agama. “Kita siap pada prinsipnya. Rahmatan Lil Alamin,” tutur Ali Maschan yang saat ini duduk di Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Yakin Kadernya Layak Duduki Kursi Menag

PKB sangat yakin bisa mendapat jatah kursi menteri di kabinet pimpinan Jokowi, salah satunya adalah kursi Menag. PKB menganggap bahwa kadernya layak untuk menduduki kursi menteri agama.

"Pertimbangan itu tidak salah (jika kader PKB menempati posisi Menag). Maka kami tidak terlalu ngoyo karena kami yakin Pak Jokowi akan mampu mempertimbangkan dengan baik potensi kader PKB, baik di Menag atau di posisi lainnya," kata Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain kepada detikcom, Senin (4/8/2014).

PKB menilai, Jokowi bakal mempertimbangakan potensi tokoh-tokoh tertentu ketimbang mempertimbangkan faktor kepartaian dan politik semata. Menurut PKB, orang profesional juga tak mesti berasal dari luar partai.

"Kami tidak khawatir tentang Kantor Transisi itu. Pasti Pak Jokowi dan Pak Jusuf Jalla akan mempertimbangkan aspek profesionalisme. Kader PKB punya kader yang profesional dan layak," kata Abdul.

3. Tak Malu Ajukan Nama Calon Menteri

Setelah Jokowi ditetapkan KPU menjadi pemenang Pilpres, sejumlah elite PKB tak malu menyebut nama-nama menteri yang diharapkan masuk kabinet Jokowi.

"Paling PKB hanya dapat 3 kursi menteri. PKB sudah siapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Waketum Rusdi Kirana dan Sekjen Imam Nahrawi," kata Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Andi M Ramli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Tak hanya itu, PKB bahkan secara khusus menagih komitmen Jokowi memberikan kursi Menag ke PKB. Menurut politikus PKB Ali Maschan Moesa khusus untuk posisi menteri agama sudah diserahkan kepada PKB.

"Ada semacam komitmen kalau yang urusan agama diserahkan ke kami, PKB, NU-lah," kata Ali Maschan ketika dihubungi detikcom, Jumat (1/8/2014).

4. Tak Mau Bedakan Kader Parpol dan Profesional

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pernyataan Jokowi yang berkeinginan agar tidak ada rangkap jabatan dalam kabinetnya bertujuan anggota kabinetnya nanti fokus kerja. Fokus utama Jokowi yakni menjalankan agenda pemerintahan, bukan fokus pada kader partai politik dalam kabinet.

"Orang partai yang terlibat dalam kabinet Jokowi nantinya adalah orang-orang yang bisa fokus dengan kerja pemerintah, profesional dan bersih. Jangan lupa, banyak juga tokoh profesional dan ahli terseret kasus korupsi," ujar Wasekjen PKB Faisol Reza di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014).

Menurut Reza, soal rangkap jabatan terpulang pada partai politik masing-masing. Di PKB, kader yang duduk di pemerintahan bisa menjalankan fungsinya sama baiknya dengan tugasnya di partai. Sebaliknya, kader yang tidak duduk di pemerintahan dan tidak menjalankan fungsinya dalam partai, maka akan diambil tindakan.

"Jadi tidak relevan mempertentangkan antara (kader) partai politik dengan kaum profesional. Partai politik harus sanggup menyediakan kadernya yang profesional untuk menduduki jabatan di kabinet nantinya," kata Reza.

5. Bantah Langgar Komitmen

PKB tak sepakat dengan Jokowi yang ingin menterinya melepas jabatan dari parpol. Jokowi mengingatkan komitmen awal koalisi tanpa syarat, namun PKB merasa masih setia pada komitmen itu.

"Enggak, selama ini kan PKB ikutin Jokowi. Oh, kalau soal itu (sepuluh nama menteri) saya sudah ngomong bolak-balik. Enggak usah ngomong-ngomong gitu deh," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding saat dihubungi detikcom, Selasa (12/8/2014).

PKB memang satu-satunya partai koalisi yang menolak gagasan Jokowi. Padahal Hanura dan NasDem mendukung gagasan Jokowi agar menterinya nanti tak merangkap jabatan pejabat teras parpol. Karding mengungkap alasan tersebut.

"Jadi jangan ada dikotomi antara anggota partai dan non partai karena yang penting punya integritas dan punya kualifikasi," ujar Karding hari Senin kemarin.

6. No Comment Setelah Disindir Jokowi

PKB menjadi satu-satunya partai koalisi yang menolak gagasan Jokowi agar menterinya melepas jabatan di parpol. Setelah Jokowi mengungkit komitmen koalisi tanpa syarat, elite PKB kini tak lagi bicara soal menteri kabinet Jokowi.

"No comment, kita bicara soal Muktamar saja," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, dalam konferensi pers Muktamar PKB dengan tema 'Politik Rahmatan Lil'alamin' di Kantor DPP PKB Jl Raden Saleh, Jakpus, Selasa (12/8/2014).