PDIP: Menteri Jokowi-JK Hadapi Tantangan Berat

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keinginannya agar menteri di pemerintahannya lepas dari atribut parpol. Menurut PDIP, salah satu alasannya karena menteri pemerintahan 2014-2019 menghadapi tantangan berat.

"Nanti akan dibicarakan dulu, sebab itu (kabinet lepas dari parpol) sebagai kebijakan mendasar," ujar Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto di rumah transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2014).

‎"Yang saya pahami di situ adalah menteri dalam kabinet Jokowi-JK menghadapi tantangan yang berat," tambahnya.

Tantangan berat itu, menurut Hasto, berupa fiskal utang jatuh tempo sebesar Rp 87 triliun pada bulan Januari 2015 nanti. Selain itu, hutang luar negeri mencapai Rp 3.000 triliun menjadi salah satu tugas pemerintahan Jokowi-JK.

"Ketergantungan di lapangan, menghadapi double defisit seperti defisit transaksi berjalan bermasalah dan defisit anggaran," kata Hasto.

Hasto menambahkan, ‎pemerintahan yang akan datang dihadapkan juga dengan persoalan rakyat yang berharap tinggi kepada Jokowi-JK. Harapan berupa perubahan itu, menurut Hasto, membuat Jokowi memprioritaskan pemerintahan yang bekerja, efektif dan mementingkan rakyat.

"Masalah kebijakan yang mendasar, masalah arsitektur kabinet dan menteri, itu sepenuhnya Jokowi. Dari parpol atau profesional dari kalangan organisasi sosial itu sepenuhnya Jokowi," ujar Hasto.

‎"Kami bicara suatu gambaran arsitektur kabinet yang betul-betul mencerminkan kepemimpinan trisakti. Sekali lagi, hal fundamental dari Jokowi," tutupnya.

(vid/rmd)