YPHA Desak Darurat Sipil Aceh Diganti Darurat Kemanusiaan

Jakarta - Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) mendesak pemerintah segera mencabut status darurat sipil di Aceh, dan mengganti dengan darurat kemanusiaan. Hal ini perlu untuk penanganan keadaan darurat dan pemulihan kondisi korban pasca bencana, khususnya bagi anak-anak.Demikian siaran pers yang diterima detikcom dari YPHA, Minggu (2/1/2005) malam. YPHA juga mendesak pemerintah membentuk gugus tugas khusus yang bekerja secara komprehensif untuk melindungi dan menangani anak-anak korban bencana di Aceh dan Sumut.YPHA menilai, pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban menjamin penanganan anak-anak pasca gempa dan tsunami di Aceh, serta mencegah terjadinya perdagangan anak. Pemerintah tidak boleh mengalihkan tanggung jawab kepada masyarakat dengan membuat program anak angkat atau anak asuh.Sementara itu, YPHA juga meminta masyarakat Indonesia agar dalam memobilisasi bantuan, harus mengingat kebutuhan anak-anak korban bencana. Kepada masyarakat internasioanl, YPHA juga menyerukan agar memberikan bantuan dana dan asistensi untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam penanganan anak-anak tersebut. (fab/)