“Jadi ke depan, kalau kita mau narik orang jadi kepala dinas yang kita cek justru traksaksi keluarganya dan bagaimana gaya hidupnya. Kita nggak butuh orang pinter dan nggak minterin kita, yang mau kerja dengan benar, itu yang akan naik jadi kepala dinas,” kata Ahok.
Hal ini disampaikannya kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014). Sistem baru itu, kata Ahok, karena banyak pejabat publik yang bergaya hidup mewah yang bahkan melebihi gajinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lanjutnya, untuk memeriksa transaksi pribadi dan keluarga calon Kadis DKI, Pemprov DKI akan tandatangan MoU dengan tiga lembaga, yakni ICW, KPK dan PPATK. Menurut Ahok, kerjasama tersebut akan diteken dalam waktu dekat. Secara umum, pengawasan dilakukan di semua bidang, namun ada empat SKPD penting, yakni ULP, BPKD, dan Dinas Pelayanan Pajak, serta Inspektorat DKI.
“Saya minta ada rekonsiliasi pemutihan. Jadi kalau kamu sudah kaya dari dulu ya sudahlah berarti itu rezekimu lah. Tapi kalau masih “main”, ya aku ngancam dengan ICW dan KPK dong,” tuturnya.
(ros/tfn)
