Ini Alasan Ahok Gandeng ICW, KPK dan PPATK Awasi Empat SKPD

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki (Ahok) Tjahaja Purnama menggandeng pihak luar mengawasi Dinas Perpajakan, ULP, BPKD dan Inspektorat DKI. Tak tanggung-tanggung Ahok menggandeng ICW, KPK, dan PPATK untuk mengantisipasi potensi korupsi di empat SKPD tersebut.

“Selama ini mereka sudah bantu kami mulai dari masalah ULP, balai uji KIR, dan rumah susun. Jadi sekarang kita pengen perbaiki struktur di ULP dan Dinas Pajak, sekalian sama BPKD dan Inspektorat. Nah mereka akan bantu kita pelajari sampai ke gaya hidup pejabatnya dan anak-anaknya sekolah di mana, itu satu set akan dilaporkan ke LHKPN,” kata Ahok di Balai Kota, Senin (11/8/2014).

Dia berujar selama ini pemprov sudah kerjasama dengan PPATK untuk awasi transaksi seluruh pejabat. Namun, khusus untuk empat pejabat ini, tak hanya pejabat publiknya yang perlu diperiksa.

“Bukan cuma pejabat eselon IVnya, tapi sampai stafnya pun harus diperiksa semua. Inpektorat penting, BPKD penting, ULP penting dan Dinas Pajak penting. Bukan berarti yang lain gak penting ya, mereka juga diperiksa,” jelas Ahok.

Dalam waktu dekat, pemprov DKI dan tiga lembaga itu akan tandatangan MoU sebagai bentuk kerjasama lanjutan. “Kita juga mau lakukan less cash society agar ketahuan transaksi duitnya. Karena dari PPATK ditemukan ada 250 lebih transaksi mencurigakan di PNS kita loh di tahun 2013,” pungkas eks Bupati Belitung Timur itu.

(ros/bil)