KPU: Ada 4,6 Persen DPKTb di Jakarta Pusat

Jakarta - ‎Kubu Prabowo-Hatta keberatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang disebutnya terindikasi kecurangan. Anggota KPU Jakarta Pusat Wahyu Dinata dicecar soal DPKTb ini oleh para hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"DPKTb sebanyak 26.370 pemilih atau sebesar 4,6 persen dari pengguna hak pilih sebesar 573.032 suara. Ada yang terekam dengan baik, ada yang tidak," ujar Wahyu dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2014 di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014).

‎Pemilih tambahan ini yang dipermasalahkan kubu Prabowo-Hatta di MK. Menurut Wahyu, total suara sah untuk DKI sebanyak 566.435 suara dan dengan adanya pemilih tambahan hingga 4,6 persen itu, membuat 4 TPS harus dilakukan pemungutan suara ulang.

"Kami adakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 TPS di kecamatan Bendungan Hilir dan Karet Tengsin serta Cideng. Lalu terkait DPKTb itu hanya ada 16 orang yang DPKTb yang tidak sesuai kriteria, mereka menggunakan A5 bodong karena tidak ada tanda tangan dan cap KPPS," ujar Wahyu.

Kemudian majelis hakim konstitusi menandakan istilah A5 bodong itu. Wahyu pun menjawab, ada pengguna A5 bodong yang sebelumnya ditolak TPS, lalu pindah dan diterima.

"Sebelumnya sudah ada yang ditolak di TPS 26, ada yang mencoba di TPS 24 dan karena merasa tertekan KPPS memperbolehkan orang yang ingin masuk itu," ujar Wahyu.

Menurut Wahyu, DPKTb di Jakarta Pusat mengalami lonjakan terutama di kawasan elit seperti apartemen Lagon Mediterania dan Pramuka. ‎Hal ini terjadi karena pengurusan data administrasi kependudukan di dua lokasi itu baru selesai menjelang 9 Juli 2014.

"Jadi memang KTP baru diterbitkan sebelum data pemilih. Saya cek ada 117 DPKTb di Lagon dan 46 DPKTb di Pramuka. Kalau tidak salah yang menang nomor urut dua, tapi saya tidak tahu persisnya," tutup Wahyu.

(vid/rmd)