PKB: Tak Relevan Pertentangkan Kader Parpol dan Profesional

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pernyataan Jokowi yang berkeinginan agar tidak ada rangkap jabatan dalam kabinetnya bertujuan anggota kabinetnya nanti fokus kerja. Fokus utama Jokowi yakni menjalankan agenda pemerintahan, bukan fokus pada kader partai politik dalam kabinet.

"Orang partai yang terlibat dalam kabinet Jokowi nantinya adalah orang-orang yang bisa fokus dengan kerja pemerintah, profesional dan bersih. Jangan lupa, banyak juga tokoh profesional dan ahli terseret kasus korupsi," ujar Wasekjen PKB Faisol Reza di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014).

Menurut Reza, soal rangkap jabatan terpulang pada partai politik masing-masing. Di PKB, kader yang duduk di pemerintahan bisa menjalankan fungsinya sama baiknya dengan tugasnya di partai. Sebaliknya, kader yang tidak duduk di pemerintahan dan tidak menjalankan fungsinya dalam partai, maka akan diambil tindakan.

"Jadi tidak relevan mempertentangkan antara (kader) partai politik dengan kaum profesional. Partai politik harus sanggup menyediakan kadernya yang profesional untuk menduduki jabatan di kabinet nantinya," kata Reza.

PKB yakin, Jokowi akan mengambil langkah positif dari pengalaman pemerintahan SBY yang salah satunya adalah bagaimana partai politik ikut memberikan sumbangsih positif dalam pemerintahan.

"Aspek agregasi dan stabilitas menjadi salah satu kunci sumbangsih partai dalam keberhasilan pemerintahan SBY menjalankan program selama 1 dekade. Saya kira Pak Jokowi juga akan ingat dari 17 Kabinet Soekarno, hanya Kabinet Wilopo dan Djuanda saja yang tanpa partai politik. Itu karena krisis dan akhirnya juga gagal," jelasnya.

Jokowi menginginkan menteri yang duduk di pemerintahannya nanti lepas dari parpol. PKB menolak rencana Jokowi tersebut.

"Jadi sesungguhnya sumber rekruitmen politik adalah partai," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding.

(fiq/nik)