Setelah Jokowi ditetapkan KPU menjadi pemenang Pilpres, sejumlah elite PKB tak malu menyebut nama-nama menteri yang diharapkan masuk kabinet Jokowi.
"Paling PKB hanya dapat 3 kursi menteri. PKB sudah siapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Waketum Rusdi Kirana dan Sekjen Imam Nahrawi," kata Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Andi M Ramli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada semacam komitmen kalau yang urusan agama diserahkan ke kami, PKB, NU-lah," kata Ali Maschan ketika dihubungi detikcom, Jumat (1/8/2014).
Di saat PKB terus berbicara calon menteri, parpol koalisi lain masih diam. Jokowi lantas menyampaikan keinginannya agar menterinya nanti melepas jabatan di parpol.
"Kalau saya pribadi ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik," kata Jokowi usai rapat di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2014).
Partai Hanura dan NasDem mengapresiasi keinginan Jokowi itu untuk melahirkan kabinet yang profesional. Sementara PKB langsung menentang. PKB tak ingin Jokowi mendikotomikan menteri parpol dan nonparpol.
"Jadi jangan ada dikotomi antara anggota partai dan non partai karena yang penting punya integeritas dan punya kualifikasi," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2014).
Jokowi pun menanggapi perbedaan sikap PKB ini dengan sindiran. Jokowi mengingatkan PKB terhadap komitmennya dulu.
"Kita belum bicara menteri dan susunan kabinet. Sudah jelas. Apalagi bicara orang, apalagi berbicara jatah. Dulu sudah saya sampaikan, syaratnya itu tanpa syarat. Sudah jelas toh?" kata Jokowi usai menghadiri perayaan HUT Veteran RI ke-65 di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (11/8/2014).
Lalu akankah PKB mengikuti komitmen koalisi tanpa syarat dan menghormati hak prerogatif Jokowi?
(van/nrl)











































