Disaksikan Ketua KPK, TNI Bertekad Bebas Korupsi

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mendeklarasaikan dan menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan TNI. Tak sendiri, Moeldoko didampingi oleh para pejabat TNI.

"Dengan penandatanganan ini, menjadi komitmen dan langkah pasti TNI untuk lebih profesional, militan, solid dan dicintai rakyat," ujar Moeldoko di Gedung Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/8/2014).

Menurutnya, penguatan integritas ini menjadi penting untuk menghindarkan perilaku menyimpang dari sistem moral etika yang merugikan organisasi bangsa dan negara.

"Penguatan integritas harus terus dilakukan menuju TNI sebagai institusi yang bebas dari korupsi," imbuhnya.

Sedangkan melalui keterangan pers, Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bernardus Robert menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk mendeklarasikan pencanangan Pembangunan Zona Integritas bahwa TNI telah membangun Zona Integritas dalam rangka menuju terwujudnya wilayah bebas korupsi di lingkungan TNI.

Sasaran dari kegiatan ini adalah mempercepat pemberantasan korupsi sesuai dengan Inpres No 5 Tahun 2004. Sedangkan secara khusus, penandatanganan dokumen fakta integritas, pemenuhan kewajiban LHKPN, pemenuhan akuntabilitas kinerja, pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan, penerapan disiplin TNI/PNS, penerapan kode etik khusus, penerapan whistleblower system tindak pidana korupsi, dan rekruitmen secara terbuka.

"Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB No 60 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," katanya.

Moeldoko didampingi oleh KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo, KSAL Laksamana TNI Marsetio, KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Perwira Tinggi (Pati) Mabes TNI dan Angkatan. Selain itu hadir pula dalam acara ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Azwar Abubakar, Menteri Pertahanan Purnomo, Ketua KPK Abraham Samad, dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana.

Dalam keterangan ini, Robert juga menyampaikan bahwa laporan keuangan TNI telah dinilai secara periodik oleh BPK RI TA 2012 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP). Sedangkan pada tahun 2013, TNI mendapat predikat WTP.

"Walaupun telah mendapat predikat WTP, masih banyak yang harus diperbaiki oleh TNI dalam pengelolaan anggaran khususnya akuntabilitas pengelolaan anggaran," imbuhnya.

(sip/ndr)