Jokowi Buka-bukaan Soal Pendanaan dan Produk Tim Transisi

Transisi Jokowi

Jokowi Buka-bukaan Soal Pendanaan dan Produk Tim Transisi

- detikNews
Senin, 11 Agu 2014 12:44 WIB
Jokowi Buka-bukaan Soal Pendanaan dan Produk Tim Transisi
Jakarta - Jokowi membentuk Tim Transisi yang berkantor di Kantor Transisi. Kepada Majalah Detik, Jokowi buka-bukaan soal pendanaan sampai produk akhir tim yang bertugas menyusun kebijakan strategis pemerintahan Jokowi-JK lima tahun ke depan ini.

"Pembiayaan dari partai, dari saya. Saya ditanya biayanya dari mana, dipikir saya tidak punya uang? Saya dikit-dikit ya adalah, sedikit-dikit ya ada, sebagai gubernur ya dikit-dikit ada, sebagai pengusaha juga adalah. Pak JK juga punya banyak, partai juga ada sedikit-sedikit," kata Jokowi seperti dikutip dari Majalah Detik Edisi 141 yang terbit Senin 11 Agustus 2014 ini.

PDIP sebagai partai pengusung sudah memberikan sumbangan dana. Sumbangan dana juga datang dari Partai NasDem. Dana yang diperlukan, menurut Jokowi tak begitu besar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang jelas dari PDIP dan NasDem, nanti yang lain berikutnya. Sedikit-dikitlah sumbangannya. Kamu jangan berpikir menyumbang itu bermiliar-miliar. Hanya dua bulan, itu untuk apa. Paling kalau ada yang datang ikut dengan tim, katakanlah uang transpor, narasumber kalau ada narasumber," kata Jokowi yang berdasar LHKPN terakhir memiliki kekayaan Rp 29.892.946.012 dan US$ 27.633 dolar ini.

"Kemarin ada yang tanya, ini dibiayai mafia minyak? (Tertawa) Biaya kayak gitu kok, kok mengecilkan saya. Dipikir kita tidak bisa membayar biaya-biaya yang kecil seperti itu, saya masih sangguplah," katanya.

Jokowi lantas bicara soal produk yang dihasilkan Tim Transisi yang diketuai Rini Soemarno itu. Jokowi menegaskan Tim Transisi hanya memberikan sejumlah opsi atau rekomendasi, tidak mendikte apa pun.

"Nanti produknya yang disampaikan kepada saya itu opsi-opsi, bukan mendikte pada satu lho ya. Ini ada opsi satu, opsi dua, opsi tiga, kelembagaan juga sama (ada opsinya). Bukan menentukan lho, saya tidak mau. Apalagi hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis, program prioritas," kata Jokowi.

"Artinya, opsi itu nanti diserahkan kepada presiden untuk diputuskan jadi kebijakan. Kalau tidak opsi, kan nanti jadi menentukan, saya tidak mau. Tapi saya juga minta jangan sampai berlembar-lembar, satu lembar saja, maksimal dua lembar. Setiap tim kerja itu jadi jangan rumit-rumit, dua lembar cukup, harus dibiasakan gitu dong," pungkasnya.

(van/nrl)


Berita Terkait