Garda Bangsa Juga Kirim Relawan ke Aceh

Jakarta - Pengiriman relawan ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terus dilakukan. Salah satunya oleh Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) sebagai bentuk keprihatinan atas musibah gempa dan tsunami yang melanda kedua provinsi itu. Menurut Ketum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa Imam Nahrawi pengiriman relawan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, sebanyak 200 anggota Garda Bangsa Sumut telah diberangkatkan ke Aceh untuk membantu korban. Sedangkan pemberangkatan relawan tahap kedua akan difokuskan untuk rehabilitasi fisik dan psikis korban. “Kami menargetkan bisa mengirim 750 relawan untuk penanganan fisik dan psikis korban. Pendaftaran relawan ini dibuka sampai akhir Pebruari 2005,” ujarnya disela-sela "Tahlilan dan Ruwatan Nasional serta Deklarasi Posko Relawan untuk Korban Gempa dan Tsunami” di Kantor DPP PKB, Jl. Kalibata Timur, I/12, Jaksel Sabtu (1/1/2005) malam.Tahlilan digelar untuk memperingati 7 hari korban musibah gempa dan tsunami di Medan dan Aceh. Selain fungsionaris Garda Bangsa, acara itu juga dihadiri anggota DPR-RI dari FKB, yakni Cecep Syarifuddin, Syaifullah Ma’shum dan Chairul Saleh Rasyid.Imam mengungkapkan pendaftaran relawan tahap kedua mulai dibuka Sabtu. Sepanjang Sabtu, sebanyak 25 orang telah mendaftarkan diri. Selanjutnya, mereka akan diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Ia mencontohkan, relawan harus sehat jasmani dan rohani, berani menanggung segala risiko. "Ini penting agar kehadiran relawan di sana tidak malah menjadi masalah,” katanya. Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pengurus Garda Bangsa di Aceh. Dari komunikasi itu, diketahui bahwa yang juga dibutuhkan korban adalah penanganan fisik. "Yang sangat dibutuhkan mereka adalah rehabilitasi fisik seperti rumah, jalan dan sebagainya. Mereka ingin kembali ke Banda Aceh tapi bingung harus tinggal di mana karena rumah-rumah hancur,” jelas Imam yang juga Wakil Ketua F-KB DPR-RI dan anggota Komisi I DPR-RI itu. (rif/)