PKB Nilai Kabinet Tanpa Parpol Bisa Lemahkan Pemerintahan

Jakarta -

Presiden RI terpilih, Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar menteri dalam kabinetnya lepas dari parpol. PKB sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Fathan Subchi mengatakan, hadirnya para anggota parpol dalam kabinet Jokowi-JK dirasa sangat perlu. sebab dengan demikian bisa menjaga stabilitas pemerintahan.

"Ketua umum dan pengurus parpol tidak boleh menjabat di kabinet adalah tidak relevan dengan cita cita mengawal stabilitas pemerintahan karena stabilitas pemerintahan ditentukan oleh solid dan tidak dukungan di parlemen," kata Fathan Subchi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (10/8/2014).

Fathan mengatakan, terutama terkait masalah program pemerintah dan ususlan RAPBN dan APBN. Jika tidak ada anggota parpol yang berpengaruh maka usulan tersebut akan sangat mudah terganjal di parlemen. Dia juga menganggap adalah hal yang biasa jika ada orang parpol di dalam pemerintahan.

"Yang 'punya' parlemen adalah parpol, remote nya ada ketum parpol dan fraksi di parlemen," katanya.

"Harus diingat bahwa tidak ada negara demokrasi mana pun di dunia ini yang tidak butuh parpol. Sudah biasa dan lumrah ketum dan parpol menjadi anggota kabinet, karena parpol adalam rezim demokrasi yang diakui oleh konstitusi," tambahnya.

Fathan pun berharap, jangan sampai pemerintahan yang dipimpin Jokowi-JK ini akan goyang ke depannya. "Jangan sampai pemerintahan ke depan hanya berisi hiruk pikuk politik tanpa mengimplementasikan program-program unggulan pemerintah karena bisa juga disandera oleh kepentingan politik dan parlemen," tegasnya.

"Kami sudah buktikan mendukung pemerntahan SBY 10 tahun, suka dan duka tetap dukungan itu solid, penuh komitmen, dan tanggung jawab sampai akhir pemerintahan SBY. Dan itu PKB menunjukkan contoh koalisi yang benar, tidak pernah mengkhianati dan tidak mencla mencle," tambahnya.‎

(jor/rna)