"Visi saya mengenai koalisi, dia (Golkar) harus jadi oposisi yang konstruktif," kata Hidayat di kediamannya, Jl Cipaku II, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2014).
Posisi di luar pemerintahan akan digerakkan lewat parlemen. Dengan demikian, ada penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan. Jika kebijakan pemerintah dinilai tak pro rakyat, maka pemerintah perlu dikritik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, konsep ini merupakan bentuk ideal oposisi terbuka yang konstruktif. ‎Cara penyeimbang pemerintahan seperti ini lumrah dilakukan di negara-negara demokrasi.
Saat ini, Golkar bersama partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berada dalam Koalisi Merah Putih.‎ Apabila setelah keputusan MK nanti ada anggota koalisi yang keluar barisan, bagi Hidayat itu tak jadi soal.
"‎Semua bisa terjadi di politik, apakah akan tetap solid, apakah ada satu dua partai bekerjasama dan pindah," ujarnya.
Namun demikian, Golkar belum punya pengalaman menjadi partai di luar pemerintahan. ‎Hidayat menyadari ini. Golkar akan beradaptasi belajar menjadi oposisi dalam waktu tak lama, karena Golkar mempunyai sikap pragmatis.
"‎Tentu tak bisa segera,.musti ada pembelajaran, barangkali hanya dalam masa yang singkat, karena Golkar bersikap pragmatis dan cukup cepat belajar, serta punya legislator dan anggota DPR yang handal," kata Hidayat.
(dnu/jor)











































