Publik Diminta Mengawal Proses di Kantor Transisi

Jakarta -

Geliat kantor transisi Jokowi-JK (Joko Widodo-Jusuf Kalla) sudah muncul meski pelantikan pemerintahan baru masih dua bulan lagi. Pakar psikologi politik UI Profesor Hamdi Muluk meminta publik untuk ikut mengawal.

"Tentu menurut pemahaman saya sebanyak mungkin partisipasi publik sangat bagus. Sebanyak mungkin itu bagus," ujar Hamdi dalam diskusi LPHSN bertema 'Transisi Mewujudkan Pemerintahan dari Rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat' di Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2014).

Partisipasi publik adalah dengan memberi masukan langsung kepada tim transisi atau pun melalui media. Dengan demikian hal ini dapat mengimbangi peran partai politik.

"Tidak bisa dipungkiri kalau partai politik juga akan ambil peran. Tapi dengan besarnya partisipasi publik maka akan dapat mengimbangi. Adanya kantor transisi ini sangat baik dalam demokrasi," imbuh Hamdi.

Setelah publik berpartisipasi hingga pemerintahan yang baru dilantik, maka tiba kemudian giliran pemerintah tersebut. Oleh karenanya publik juga harus berikan kepercayaan.

"Setelah dua bulan mengawal transisi, boleh lah publik ngaso-ngaso sejenak. Berikan trust (kepercayaan) pada pemerintah baru sambil kemudian ikut mengawasi," kata Hamdi.

Hadir dalam diskusi tersebut Direktur Poltrack Hanta Yudha dan tim hukum Jokowi-JK Achmad Rifai. Sejatinya tim hukum Prabowo-Hatta, Habiburakhman pun diundang namun tidak hadir.

(bpn/fjp)