Ini Bahaya Menteri yang Rangkap Jabatan di Parpol

Jakarta - Wacana agar menteri tak merangkap jabatan di partai politik bukan tanpa alasan. Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Prof Dr Syamsuddin Haris mengatakan, ada beberapa bahaya yang bisa terjadi saat seorang menteri juga merangkap menjadi pimpinan partai politik.

Antara lain, seorang menteri yang juga menjadi pimpinan parpol rentan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Loyalitas mereka juga berpotensi mendua, yakni kepada pemerintahan dan partai. Kondisi ini bisa memicu terjadinya konflik kepentingan. "Omong kosong kalau hal itu tidak berlangsung," kata Syamsuddin saat berbincang dengan detikcom, Ahad (10/8/2014).

Bahaya lainnya adalah seorang politisi bisa menjadikan jabatan politiknya di eksekutif sebagai 'ATM' atau sumber dana haram alias tidak resmi. "Partai butuh jabatan politik, butuh ATM karena selama ini partai tidak mempunyai sumber pendanaan yang mencukupi," papar Syamsuddin.

Syamsuddin pun haqqul yaqin jika menteri yang ditunjuk Jokowi mau melepaskan jabatannya di partai politik praktik korupsi di pemerintahan bisa dikurangi.

Hal yang sama dikatakan oleh pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya. Keinginan Jokowi agar menteri melepas jabatannya di partai politik ibarat prasyarat untuk melepas belenggu.

"Itu prasyarat yang akan meminimalisir politik rente, balas budi dan transaksional yang selama ini seakan-akan membelenggu kabinet kita. Menteri dari parpol seakan-akan jadi ATM," ujar Yunarto kepada detikcom, Minggu (10/8/2014).

Keinginan Jokowi agar menteri yang nantinya dia tunjuk melepas jabatan di partai politik disampaikan Sabtu (9/8/2014) kemarin. Saat ini dia mengaku masih menggodok kriteria dan figur yang akan duduk di kabinet pemerintahannya mendatang.

Ia tak menutup kemungkinan ada menteri yang berasal dari partai politik pengusungnya. Namun, mantan Wali Kota Surakarta itu ingin agar menteri itu bersih dari jabatan politik.

"Itu masih digodok tapi kalau saya pribadi ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik," kata Jokowi usai rapat di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2014).



(erd/nrl)