"Kita ingin semua jadi modellah. Dalam hal TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), soal rekrutmen, soal PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), termasuk pembelian barang. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga sudah bentuk tim supaya untuk membantu urus pembelian barang-barang," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (8/8/2014).
Untuk mencapai keinginan ini, Ahok ingin percepatan pengubahan sistem tata pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI melalui peraturan daerah baru. Dia berharap Perda Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dapat segera diteken DPRD untuk melengkapi Perda yang lebih dulu terbit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain tata pemerintahan, Jakarta lanjut Ahok harus menjadikan moda transportasinya sebagai percontohan. Tahun 2015, PT Transportasi Jakarta akan mengelola transportasi.
"Termasuk PT Jakpro juga sudah kita bagi tiga kan ada infrastruktur, utilitas dan porperti," sambungnya.
Pemerintah Pusat menurut Ahok punya peran penting untuk pencapaian target ini. Sinkronisasi aturan DKI dengan kebijakan Pemerintah Pusat perlu dilakukan.
"Intinya saling butuhlah, pusat butuh DKI jadi model, misalnya untuk pembatasan BBM subdisi. Pusat dukung kita gas, kalau angkot-angkot itu kan kasihan kalau enggak punya gas, karena nanti bensin gak ada lagi yang subsidi di Jakarta ini," kata Ahok menyebut rencana ini sudah dikomunikasikan dengan Gubernur DKI Joko Widodo
(ros/fdn)











































