Adu Kuat Kutub Politik, Golkar Diminta Contoh PDIP

Jakarta - Usai pengumuman hasil Pilpres 2014 internal Golkar seakan terbelah soal pelaksanaan munas. Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari menilai hal tersebut karena adanya adu kuat di kubu internal.

"Saya rasa untuk sebagian besar itu akan ditentukan oleh kuat-kuatan secara politik dari dua kelompok. Kelompok yang berpegangan pada munas hasil munas Pekanbaru dan kelompok yang berpegangan pada AD/ART," ujar Hajri di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2014).

Menurut Hajri hasil munas Golkar tahun 2009 di Pekanbaru menetapkan jadwal munas berikutnya pada 2015. Hal itu diputuskan karena tahun 2014 terlalu berdekatan dengan Pemilu.

Namun ada pula kelompok yang merujuk pada AD/ART yang menetapkan munas diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Dengan demikian seharusnya jadwal munas jatuh pada tahun 2014 ini.

"Selain itu ada tarik-tarikan politik antara kubu yang ingin bergabung dan ada di luar pemerintahan. Menurut saya kalau memang ingin membenahi organiasi ya harus di luar pemerintahan. Seharusnya kita melihat PDIP yang berhasil membangun pemerintahan dengan berada di luar pemerintahan. Buktinya sekarang dia menang kan? Kalau saya sih lebih condong kepada di luar pemerintahan," sebut Hajri.

Polemik mengenai berada di dalam atau di luar pemerintahan juga mempengaruhi DPD Golkar dalam mengambil keputusan. Padahal untuk menyelenggarakan munas harus terlebih dahulu diselenggarakan Rapimnas yang dihadiri oleh seluruh DPD.

"Kalau tidak ada DPD yang meminta ya munas tetap tahun 2015," pungkas dia.

(bpn/van)