.webp)
Kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun di negeri orang, merupakan salah satu yang diimpikan setiap buruh migran yang ada di luar negeri. Namun, ketika kaki menginjak tanah air, yang diimpikan itu tenggelam. Terminal 4 Selapajang Soekarno-Hatta seolah mewujud neraka bagi mereka; preman, pemerasan, bahkan pelecehan seksual menjemput para pahlawan devisa.
Perwira polisi yang tidak ingin disebut namanya bercerita kepada detikcom bagaimana ganasnya Selapajang, serta jejaring mafia yang terlibat dalam memeras para buruh migran. Termasuk keterlibatan money changer dalam memeras hasil keringat mereka.
"Money changer itu dimonopoli oleh adik pejabat di badan pengurusan TKI," kata perwira tersebut kepada detikcom, Kamis (7/8/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bayangkan bila puluhan ribu TKI tiba di Indonesia dan menukarkan uang dengan kisaran yang lumayan jauh, berapa keuntungan yang didapat," ujarnya.
Buruh migran memang menjadi sasaran empuk para mafia. Ada beberapa faktor yang mendukung suburnya praktik korupsi yang menyasar para buruh migran. Hasil analisa perwira itu salah satunya adalah karena tumpang tindih antara Kemenakertrans dan BNP2TKI. Dimana seharusnya keduanya berbagi peran antara regulator dan operator, namun pada kenyataanya keduanya berperan sebagai operator atau regulator; sama-sama buat kebijakan dan pelaksana kebijakan.
"Seperti kartu KTKLN, saat para TKI memiliki visa yang masih berlaku, tapi saat di bandara mereka yang tidak memiliki kartu harus mengurus dan mengantongi kartu itu. Tentu kartu ini tidak gratis, Rp 1 juta," katanya.
Selain tumpang tindih peran kedua lembaga, bobroknya mental oknum juga menjadi permasalahan. Bukan saja para pekerjanya, namun juga aparat kepolisian yang diperbantukan di BNP2TKI. "Semua polisi di sana juga bermain," tudingnya.
Praktik yang umumnya dilakukan seperti pemerasan dengan modus mengantar para buruh migran sampai ke kampung halaman. "Mereka yang akan pulang ke Bandung dipaksa menggunakan elf yang disediakan. Harganya Rp 800 ribu. Mereka dibawa putar-putar Tangerang lalu di tengah jalan mobil itu mogok dan harus berganti kendaraan. TKI nanti diminta biaya Rp 800 ribu lagi oleh preman-preman itu," katanya.
Kabareskrim Komjen Suhardi Alius tidak menampik adanya oknum-oknum polisi yang membekingi praktik culas kepada para TKI. Namun, Suhardi melihat itu lebih kepada temuan di lapangan (Bandara Soekarno Hatta). Ini dibuktikan dengan dua orang oknum polisi yang kembali ditangkap. Sebelumnya, saat sidak UKP4, KPK, dan Bareskrim, terdapat 2 oknum polisi yang ditangkap.
"Mereka lebih ke pelanggaran etik. Karena mereka berada di lokasi yang bukan wilayah mereka. Ketika diminta keterangan sedang apa, mereka tidak bisa menjelaskannya," kata Suhardi kepada detikcom, Jumat (8/8/2014).
Dua orang oknum yang ditangkap itu dari Polres Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu. "Mereka pernah bertugas di Polres Bandara, jadi mereka sudah tahu kondisi dan peta sekitar," ujarnya.
Suhardi menegaskan pihaknya tidak akan main-main dengan praktik yang menyengsarakan para buruh migran. Menggandeng Angkasapura dan KPK, diharapkan praktik culas yang diperkirakan sudah 10 tahun berjalan itu hilang.
Anggota UKP4 Mas Achmad Santosa yang turun langsung saat sidak ke Bandara Soekarno-Hatta mengatakan terkait dengan praktik korupsi yang menyasar TKI di bandara ditangani KPK. Disinggung mengenai keberadaan money changer yang diduga digunakan untuk memeras para buruh migran, Ota setuju bila usaha yang ada di terminal kedatangam buruh migran itu ditutup.
"Saya setuju kalau ditutup," ujar Ota.
Kepala BNP2TKI Gatot Abdul Mansyur sebelumnya mengaku pernah mendengar ada praktik pemerasan dalam proses tukar uang para TKI. Namun itu terjadi pada tahun 2011-2012. Sejak dia menjabat 4 bulan lalu, praktik itu tidak terdengar lagi. Selain itu, Gatot menegaskan, money changer yang sudah beroperasi sebelumnya tidak akan diperpanjang kontrak pada 31 Desember mendatang. Pihaknya akan menggelar lelang terbuka dengan sistem baru.
Apakah Anda TKI yang pernah menjadi korban pemerasan di bandara Soekarno-Hatta atau punya kerabat yang mengalaminya? Silakan kirim informasi dan kontak Anda ke redaksi@detik.com. (ahy/mad)
