Gubernur Gatot Minta PLN dan Pertamina Cari Solusi Krisis Listrik di Sumut

Medan - Kondisi kelistrikan di Sumatera Utara (Sumut) kembali hancur-hancuran seusai Lebaran. Pemadaman rutin terjadi seiring dengan berkurangnya pasokan solar ke pembangkit karena belum tuntasnya kesepakatan harga antara PT Pertamina dan PT PLN di tingkat pusat.

Mengantisipasi kendala ini, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho memanggil kedua belah pihak yang diwakili General Manager PT PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Bernandus Sudarmata dan Industrial Fuel Marketing Manager PT Pertamina Region I, Nur M. Zein. Kepada keduanya, Gatot meminta agar masalah ini dicari solusinya.

"PLN menyatakan pasokan bahan bakar dari Pertamina ke PLN berkurang dan membuat krisis listrik semakin berkepanjangan, sementara Pertamina mengaku pengurangan dilakukan karena harga jual beli belum sesuai," kata Gatot usai pertemuan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (7/8/2014).

Belakangan ini pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk pembangkit listrik di Sumut berkurang sekitar 50 persen. Nur M. Zein menyatakan, belum finalnya kesepakatan harga jual-beli BBM antara Pertamina dan PLN sudah terjadi sejak tahun 2012. Pertamina lantas mengurangi 50 persen pasokan BBM kepada PT PLN sebelum ada kesepakatan harga.

"Pertamina sebenarnya sudah meminta bantuan auditor yakni BPKP untuk menetapkan harga jual dan sudah ada, tetapi PLN belum juga setuju. Mudah-mudahan segera ada keputusan," katanya.

Sikap PLN yang tak mau menerima soal harga ini membuat masalah semakin sulit. Kelistrikan di Sumut terancam semakin terpuruk dengan berkurangnya 50 persen pasokan BBM itu. Dari total 1.400 Megwaatt (MW) produksi pembangkit Sumut, sebanyak 1.200 MW di antaranya atau sekitar 85 persen pembangkit masih bergantung pada BBM. Sudah begitu, banyak pula pembangkit yang rusak.

Dengan situasi yang rumit ini, Gubernur Gatot meminta kedua belah pihak untuk mencari solusi dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

"Ayolah kita berpikir untuk kepentingan yang lebih besar, untuk rakyat," kata Gatot.

(rul/try)