Komisioner KPU Siap Hadiri Sidang DKPP Besok Soal Cuti Jokowi

Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik KPU RI pada Jumat (8/8) besok. Komisioner KPU Ida Budhiati menyatakan pihaknya siap menghadiri sidang tersebut.

"Nanti ada yang di MK dan DKPP, kami harus hormati," kata komisioner KPU Ida Budhiati di kantornya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).

Sidang DKPP yang berkaitan dengan pengajuan cuti Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI itu rencananya digelar pukul 14.00 WIB, sementara sidang MK dimulai pukul 09.00 WIB. Meski demikian, dikhawatirkan sidang berlangsung lama hingga melebihi pukul 14.00 WIB.

"Kami komunikasi dengan DKPP apakah bisa ditunda. Kalau tidak, yang hadir akan sebagian saja," tambah ketua KPU Husni Kamil Manik.

Sementara itu, anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan tidak masalah hanya beberapa komisioner saja yang hadir dalam sidang perdana untuk perkara cuti Jokowi besok.

"Nggak apa-apa, kan mereka berembuk mendengarkan semua proses," ucap Nur Hidayat saat dihubungi terpisah.

"Saya kira nggak akan menganggu (sidang MK). Kami akan koordinasi jangan sampai mengganggu kegiatan lain yang juga mejadi hak teradu. Kami mempertimbangakan kepentinga teradu," imbuhnya.

Sidang dugaan pelanggaran etik KPU RI akan digelar pada Jumat (8/7) besok pukul 14.00 WIB di ruang sidang kantor DKPP Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Dalam pokok perkara yang disampaikan Kuasa hukum Prabowo-Hatta, Eggi Sudjana, seluruh komisioner KPU dianggap tidak menjalankan perintah undang-undang dalam hal keterpenuhan persyaratan calon presiden Jokowi.

Jokowi yang masih menjabat gubernur DKI seharusnya meminta izin kepada presiden, namun faktanya pengajuan izin dilakukan pada 13 Mei 2014 pukul 16.00 WIB dan mendaftar ke KPU 19 Mei 2014 pukul 15.00 WIB.

Hal ini dianggap pengadu bertentangan dengan UU 42 tahun 2008 pasal 7 dan pasal 10 permendagri nomor 13 tahun 2009 yang berbunyi surat permintaan izin cuti disampaikan kepada KPU oleh parpol atau gabungan parpol sebagai persyaratan capres.

(bal/sip)